Kepala BKPM Ungkap Alasan Banyak Asing Kuasai Industri Smelter Indonesia

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkap alasan banyaknya industri smelter di Indonesia yang dikuasai asing.

Menurut Kepala BKPM itu, perbankan nasional belum serius membiayai perbangunan pabrik smelter oleh pengusaha lokal.

Beberapa industri smelter yang dimiliki investor asing di Indonesia yakni PT Virtue Dragon Industry, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) yang merupakan perusahaan milik China.

Smelter adalah pabrik yang mengelola produk pertambahan berbentuk bijih hingga menjadi bahan setengah jadi. Lazimnya, bahan setengah jadi itu berbentuk batangan.

"Kita selama ini kan protes, kenapa smelter dari asing semua? IUP (izin usaha pertambangan) itu, izin-izin tambang sebagian besar milik Indonesia. Tapi untuk smelter, itu sedikit yang punya orang Indonesia," kata Bahlil dalam Konferensi Pers, dikutip Jumat (17/2/2023).

Menurut Bahlil, alasan pembangunan smelter asing itu lantaran perbankan di Indonesia belum mempercayai penuh untuk memberikan biaya pembangunan smelter.

"Kenapa? karena perbankan kita yang belum terlalu penuh secara sungguh-sungguh membiayai pembangunan smelter. Smelter itu kan tidak bisa dibangun lewat APBN," papar dia.

Bahlil menjelaskan, izin usaha pertambangan bukan hanya diserahkan kepada pihak asing.

Sementara yang terjadi adalah, perbankan asing memberikan equity sebesar 10 persen.

Kata Bahlil, Jumlah itu lebih kecil dibandingkan dengan perbankan nasional yang memberikan 40 persen.

"Kedua kenapa asing? karena asing itu bank asingnya yang dapat equity-nya 10 persen. Mereka punya teknologi. Akhirnya mereka bangun smelter di Indonesia, mengambil bahan baku dari Indonesia maka dari itu kita kolaborasi. Jadi keliru orang mengatakan kalau IUP ini kasih ke asing. Yang benar adalah smelternya asing," tegasnya.

Bahlil menegaskan, sedianya perbankan nasional merelaksasi kebijakan dengan memberikan equity lebih kecil dari yang sudah ditetapkan sebesar 40 persen.

"Jadi kita punya keinginan bagaimana smelter ini milik Indonesia. Maka yang harus dilakukan segera melakukan relaksasi regulasi perbankan. Perbankan mau memberikan equity yang terjangkau. Jangan equity-nya 40 persen. Kalau bank asing cuma 10 persen," ucap dia.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Nitis Hawaroh)

Sumber: Tribunnews.com