DPD Perbarindo Kepri Gelar Seminar Hadirkan Ketua Pengadilan Negeri Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar seminar bertajuk 'Proses Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Batam', Sabtu (4/3/2023).

Para pesertanya adalah pegawai, marketing, remedial dan Direksi BPR yang tergabung dalam Perbarindo Kepri.

Seminar yang berlangsung di Swiss Bell-Hotel Harbour Bay Batam ini mendapatkan antusiasme cukup tinggi oleh peserta.

Selama acara, banyak pertanyaan dilontarkan oleh peserta kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Mashuri Effendie selaku narasumber kunci.

Acara dipandu oleh advokat senior sekaligus akademisi Shenti Manurung.

Ketua DPD Perbarindo Kepri, Danny Tantalus mengatakan, seminar yang menghadirkan Ketua PN Batam Mashuri Effendie sudah lama digagas oleh pihaknya.

Baca juga: Lebih Dekat dengan Perbarindo Kepri, Himpun 46 BPR Bisa Jadi Tempat Nabung dan Kredit

Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada kalangan bankir seputar dinamika eksekusi jaminan hak tanggungan.

Hak tanggungan dipahami sebagai hak jaminan atas atas objek tertentu untuk pelunasan utang tertentu dalam industri jasa perkreditan.

Pemahaman tersebut cukup penting untuk menjadi pegangan dasar dalam melakukan proses eksekusi di lapangan.

Industri jasa perkreditan rakyat terbilang industri dengan dana yang cukup besar dan punya peranan penting dalam menggerakan roda ekonomi masyarakat suatu daerah. 

"Industri jasa BPR cukup besar peranannya di Kepulauan Riau. Data menunjukkan aset keuangan sebesar Rp 16 triliunan di industri BPR, dimana kredit yang disalurkan juga cukup besar ditunjang dana masyarakat yang juga cukup besar," kata Danny Tantalus.

Dengan besarnya dana masyarakat yang dikelola, dirasa perlu ada pemahaman bersama mengenai regulasi dalam menjalankan usaha perkreditan. Salah satunya ketika terjadi kredit bermasalah.

Baca juga: Perbarindo Menangkan Laga Dramatis di Pertandingan Bulutangkis HUT Tribun Batam

"Kita di BPR merupakan bisnis yang highly regulated industry. Dalam dinamikanya, terjadi eksekusi, dimana itu merupakan pilihan terakhir, karena ini kan persoalan perdata yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi terkadang ada saja kendala-kendala di lapangan terkait itu sehingga pilihan terakhir ini mau tidak mau harus diambil," kata Danny.

Dalam rangka itulah kalangan bankir BPR di Kepri perlu mendapatkan pengetahuan utuh seputar eksekusi jaminan di lapangan agar tidak terjadi mismatch antara pelaku usaha atau pelaku perbankan dengan debitur.

"Maka itu kami mengundang Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan langsung wawasan mengenai proses eksekusi dimaksud, sehingga tidak ada mismatch antara para pelaku usaha atau pelaku perbankan dengan debitur kedepannya," katanya.

Ia melanjutkan, Perbarindo Kepri berharap seminar ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kalangan usaha dan bankir BPR untuk menyalurkan kredit ke tengah masyarakat.

Dengan kepercayaan diri tinggi, tingkat penyaluran kredit pun akan lebih meningkat.

Selain itu, masyarakat yang menyimpan dananya ke BPR juga menaruh kepercayaan yang tinggi karena dilandasi kepastian hukum.

Sementara itu, Ketua PN Batam Mashuri Effendie mengatakan, seminar yang digagas oleh Perbarindo Kepri merupakan aksi yang cukup positif.

"Banyak pertanyaan dilontarkan peserta. Artinya mereka (BPR) bersungguh-sungguh dan serius untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga mereka (masyarakat) tidak ragu dan punya kepercayaan diri cukup tinggi," katanya.  (TRIBUNBATAM.id/Aminuddin)