Singapura Dukung Proyek IKN, PM Lee Hsien Loong Dorong Pengusaha Ikut Serta

SINGAPURA, TRIBUNBATAM.id - Singapura dukung proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sikap Singapura dukung proyek IKN ini disampaikan PM Lee Hsien Loong saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Negeri Singa pada Kamis (16/3/2023).

Menurut Lee Singapura dukung proyek IKN sebab proyek tersebut merupakan prioritas utama Presiden Jokowi untuk Indonesia.

"Singapura dengan senang hati membantu mendukung visi presiden tersebut," kata Lee dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

PM Lee Hsien Loong mengatakan, dalam pertemuannya bersama Presiden Jokowi, ia berbincang panjang lebar mengenai proyek IKN dan visi Presiden untuk menjadikan Nusantara sebagai kota yang hijau dan cerdas.

Lee menyebutkan, dukungan Singapura itu akan diwujudkan lewat berbagi pengetahuan serta kegiatan riset dan pengembangan bersama.

Kedua negara pun telah meneken nota kesepahaman mengenai pembangunan perkotaan dan perumahan yang berkelanjutan di mana IKN akan menjadi pilot project-nya.

"Salah satu MoU yang ditandatangani hari ini mencakup kolaborasi atau berbagai pengetahuan mengenai kapasitas, pembangunan, dan penelitian untuk mendukung perencanaan dan pengembangan Nusantara sebagai kota yang cerdas dan berkelanjutan," ujar Lee.

Ia melanjutkan, sejumlah perusahaan swasta Singapura juga telah menunjukkan ketertarikannya atas proyek pembangunan IKN.

Lee berharap, ada forum yang diselenggarakan agar sejumlah investor Singapura mengetahui apa saja hal yang ditawarkan lewat IKN.
"Saya akan mendorong pengusaha dan perusahaan Singapura untuk berpartisipasi," kata Lee.

Diketahui, Jokowi bertemu dengan Lee dalam rangka pertemuan tahunan yang dilakukan antara presiden Indonesia dan perdana menteri Singapura.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang telah berada di Singapura untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tahun ini, salah satu fokus pembahasan adalah investasi Singapura di pembangunan IKN.

“Kerja sama ekonomi, digital, kesehatan, dan energi terbarukan akan menjadi fokus pembahasan,” kata Retno Marsudi dalam pesan tertulis yang dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

SEJAK Presiden Soekarno

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan sudah ada sejak Presiden Soekarno.

Ia mengungkap jika Presiden Soekarno sudah memikirkan rencana pemindahan ibu kota itu sejak 1960-an.

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

"Yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar ke- XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekedar memindah bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan

Melainkan, pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga, kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ujar Presiden Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ia juga membenarkan jika perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet. Tetapi, jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," ujarnya.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Sumber: Kompas.com