BBM di Lingga Jadi Sorotan, Pedagang Eceran Tanyakan Pembatasan Beli Pertalite

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Pedagang eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga mempertanyakan pembatasan pembelian BBM di Lingga jenis Pertalite oleh SPBB Junaidi.

Menurut salah seorang pedagang, Andi mengatakan, BBM di Lingga jenis Pertalite bukan BBM bersubsidi yang harus mendapatkan pengawasan khusus dalam penyalurannya.

Dia mengaku, selama ini pedagang eceran bebas membeli BBM jenis Partalite sesuai kebutuhan penjualan.

"Namun belakangan pemilik SPBB membatasi pembelian tanpa ada alasan yang jelas,” kata warga Kelurahan Raya ini, Selasa (13/6/2023).

Andi menerangkan, sejak pergantian BBM jenis premium ke Partalite yang notabene menarik subsidi BBM jenis tersebut tidak ada persoalan dalam pembeliannya.

Pemilik warung dapat membeli berapapun kebutuhan penjualan yang diinginkan.

“Kalau BBM jenis solar kami maklum untuk dibatasi sesuai dengan kebutuhan karena memang ada subsidi. Kalau Memang kekurangan kenapa tidak dari awal dibatasi?," tanyanya.

Terkait hal ini, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Said Hendri mengaku belum menerima laporan, terkait adanya pembatasan pembelian BBM jenis Partalite di Kecamatan Singkep Barat.

“Saya belum menerima laporan dari pemilik Rekom dan Camat setempat yang mengeluarkan Rekom, sebaiknya ditanyakan langsung ke mereka,” kata Said.

Secara terpisah Camat Singkep Barat, Febrizal Taufik juga memberikan tanggapan.

Dia mengatakan, pihak kecamatan tidak pernah membatasi penyaluran BBM jenis Partalite.

Kondisi sebenarnya lanjutnya, ada upaya penyesuaian pembelian yang dilakukan pihak kecamatan dengan kebutuhan BBM jenis Partalite di setiap desa.

“Perlu diluruskan kami bukan melakukan pembatasan pembelian. Tapi menyesuaikan kebutuhan Partalite sesuai dengan pengajuan pemilik Rekom BBM,” kata Febrizal Taufik.

Dia menerangkan, penegasan penyaluran Partalite di wilayahnya dilakukan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan dalam pengunaan BBM.

Meski bukan BBM bersubsidi, namun melihat kondisi wilayah Kabupaten Lingga, pengaturan kuota BBM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan persetujuan dari kepala desa.

“Penyalurannya juga sesuai Rekom lama yang telah disetujui bagian ekonomi. Kami hanya menjalankan bukan pengambil kebijakan,” pungkasnya.(TribunBatam.id/Febriyuanda)