Imigrasi Batam Blak Blakan Soal PMI Ilegal, Tiga Pelabuhan Jadi Sorotan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Fakta miris diungkap Imigrasi Batam terkait PMI ilegal.

Saat konferensi pers kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di Mapolda Kepri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Subki Miuldi mengungkap ribuan orang mencoba melewati negeri jiran via Batam.

Bahkan selama semester pertama tahun 2023, mereka telah menunda sedikitnya 6.211 orang yang diduga PMI non prosedural.

"Kami juga sudah menolak terhadap 150 permohonan paspor," ungkapnya, Senin (24/7/2023).

Sejauh ini untuk pengiriman PMI Non prosedural masih sering ditemukan oleh petugas imigrasi di lapangan.

Khususnya di Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Internasional Batam Centre dan pelabuhan Internasional Nongsa.

Sementara untuk pengurusan paspor sendiri, pihaknya terus berupaya untuk terus melakukan deteksi dini pemanfaatan paspor yang diurus.

"Kami juga berterimakasih terhadap dukungan dari Polda Kepri, untuk koordinasi dalam pengungkapan kasus TPPO di Batam," kata Subki.

BATAM Primadona

Kota Batam, Provinsi Kepri masih menjadi wilayah strategis yang digunakan oleh para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, saat ungkap kasus selama satu setengah bulan di wilayah hukum Polda Kepri.

Dalam satu setengah bulan, yakni dari 5 Juni 2023 sampai dengan Juli, Polda Kepri sudah mengungkap sebanyak 31 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menyelamatkan sebanyak 130 orang dan mengamankan 52 tersangka.

Tabana merincikan dari 31 kasus yang ditangani paling banyak ditangani oleh Polresta Barelang.

Dimana Polresta Barelang menangani 19 kasus, Ditpolairud 5 kasus, Dirkrimum 4 kasus, Polres Tanjungpinang satu kasus, Polres Bintan satu kasus dan Polres Karimun satu kasus.

Untuk TPPO di wilayah Kepri, Kota Batam, masih menjadi wilayah yang menjadi tempat paporit yang digunakan para pelaku TPPO.

"Hal ini tidak bisa kita pungkiri, karena Batam merupakan daerah yang sangat dekat dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia," kata Tabana.

Dia juga menjelaskan TPPO yang ditangani oleh Polda Kepri, korbannya merupakan warga provinsi lain di Indonesia.
"Kepri ini pada dasarnya adalah daerah transit, jadi para korban bukan warga Kepri," katanya.

Sementara untuk pengiriman PMI non prosedural dari Batam, yang ditangani oleh Polda Kepri dilakukan oleh pelaku dari pelabuhan resmi yang ada di Batam.

Sementara dalam penangan kasus TPPO di Kepri, Tabana juga menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Lain di Indonesia, untuk melakukan pengembangan, terlebih menekan kasus TPPO di wilayah Kepri.

"Dari semua kasus yang kita tangani, bahwa Kepri adalah bagian hilirnya, sementara bagian hulunya daerah lain. Jadi ini yang membuat kita sangat miris," terangnya.

Tabana, menceritakan dari hasil pengembangan, para Korban TPPO tergiur kerja di luar negeri, karena adanya iming-iming dari penyalur, khsusunya gaji tinggi.

Untuk memikat korbannya pelaku atau Calo, mengurus segala perlengkapan yang dibutuhkan, mulai dari pengurusan paspor dan berkas yany dibutuhkan.

Sementara untuk korban sendiri sampai bisa terpikat karena kondisi ekonomi yang dirasakan dan dialami.

Dia juga menjelaskan kasus TPPO yang diamankan di Kepri, dan korbannya dari daerah lain, otomatis korban sudah mengeluarkan biaya banyak."Jadi kita himbau kepada masyarakat agar jangan sekali-kali mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri. Cek dulu pastikan dulu agensinya," kata Tabana.

Dia juga menghimbau masyarakat jika ingin bekerja di luar negeri agar melalui jalur resmi jangan pakai calo.

Sementara mengenai antisifasi untuk terus terjadinya kasus TPPO di Kepri, Tabana mengatakan pihaknya sudah menambah anggota di setiap pelabuhan Internasional dan memperkuat koordinasi dengan Imigrasi, BP3MI dan Disnaker.(TribunBatam.id/Ian Sitanggang)