Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas, BP3K2NA Bakal Temui Mendagri

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Tahapan agar Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna untuk menjadi provinsi khusus masih bergulir.

Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna - Anambas (BP3K2NA) yang dibentuk pada 14 Desember 2021 masih berjuang menggalang dukungan.

Setelah mendapat 'restu' dari Bupati Natuna dan Bupati Anambas, BP3K2NA mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Anambas.

Hasil audiensi dengan DPRD Anambas, Kamis (10/8/2023) menjadi penegas sikap DPRD Anambas terkait wacana provinsi khusus Natuna Anambas itu.

Dari informasi yang dihimpun, audiensi BP3K2NA dihadiri oleh Ketua DPRD Anambas, Hasnidar dan anggota DPRD Anambas lainnya seperti, Imran, Tetti, Jasril, Ahmad Yani, Raja Bayu dan Fahri Hidayat.

Baca juga: DPRD Natuna Dukung Pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas

Sekretaris Umum BP3K2NA, Indra Syahputra mengatakan, dalam audiensi tersebut DPRD Anambas menyatakan sikap secara penuh mendukung gagasan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Namun, pihaknya berharap dukungan lembaga legislatif itu dapat dituangkan melalui rekomendasi tertulis agar dapat diterbitkan ke dalam proposal.

"Hasil audiensi, mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Hanya mereka meminta waktu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir agar dapat diketahui oleh seluruh anggota," ujarnya, Jumat (11/8/2023).

Indra mengungkapkan, pihaknya mendorong DPRD Anambas agar segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Khusus Natuna - Anambas tersebut.

Pasalnya, pada momentum peringatan HUT Ke-78 RI, pihaknya akan menyerahkan proposal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri yang dikabarkan akan mengikuti upacara 17an di Kabupaten Natuna.

"Insya Allah proposal pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas akan diserahkan langsung kepada Mendagri dan Gubernur Kepri, dalam momen peringatan HUT RI ke-78 di Kabupaten Natuna. Semoga niat ini berjalan aman dan lancar," jelas Indra. (TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)