Ansar Sebut Banyak Jalan Untuk Pembentukan Provinsi Kepulan Natuna Anambas

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas (KNA) dinilai harus segera dilakukan, agar pembangunan daerah terluar dan terdepan itu dapat lebih ditingkatkan.

Jauhnya rentang kendali antara kedua kabupaten ini ke ibukota provinsi juga menjadi alasan pemekaran tersebut.

Menurut Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pemekaran merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan problematika infrastruktur di daerah.

Terkait wacana pemekaran Provinsi KNA Gubernur Kepri juga turut mendukung.

"Kalau saya dari awal memang mendukung, kan ini untuk kemakmuran masyarakat kita, kenapa harus dihambat-hambat?," tutur Gubernur Ansar kepada Tribunbatam.id, Rabi (16/8/2023).

Menurutnya, dengan direalisasikannya pemekaran tersebut akan sangat berdampak pada pembangunan dan kemajuan Natuna dan Anambas, begitu pun dengan Provinsi Kepri.

"Jika Natuna Anambas menjadi provinsi, artinya Provinsi Kepri tinggal 5 kabupaten kota maka Kepri pun akan lebih maju," jelas Gubernur Kepri.

Gubernur Kepri juga meminta kepada Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) untuk menyelesaikan seluruh persyaratan.

Mulai dari rekomendasi dari tingkat kabupaten hingga provinsi dan dilanjutkan ke tingkat pusat.

"Jika semua berkas dan persyaratan nya lengkap baru kami rekomendasikan dan kemudian dibawa ke pusat," ujar Ansar.

Menurut Ansar, alasan esensi pemekaran Natuna Anambas belum memenuhi persyaratan. Pasalnya minimal pembentukan suatu provinsi harus ada 4 kabupaten.

"Namun, kalau bicara soal kedaulatan di dalam Undang-undang salah satu pasal menyangkut wilayah perbatasan dan kedaulatan negara itu ada diskresi. Sama halnya dengan Papua," kata Gubernur Ansar.

Gubernur Kepri juga meminta agar tim yang tergabung dalam pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna Anambas untuk tetap optimis, sebab menuju provinsi ada banyak jalan.(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)