JELANG Pemilu 2024, Kemenag Batam Ajak Masyarakat Saling Menghargai Perbedaan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pesta demokrasi di Inonesia tinggal menghitung bulan. Adanya perbedaan selama masa Pemilu itu adalah hal yang wajar. Sehingga pentingnya rasa saling menghargai untuk mencegah adanya perpecahan.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat di kota itu untuk saling menghargai perbedaan dan hindari perpecahan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain Umar di Batam mengatakan dengan saling menghargai setiap perbedaan terhadap pilihan dan cara pandang terkait politik, maka dapat meminimalisir terjadinya perpecahan atau gesekan antar umat beragama. 

"Kita harap tidak ada gesekan politik yang dipicu oleh agama. Silahkan kalau berpolitik, tapi agama dijadikan 'role model' (panutan) agar kita hidup berdampingan karena semua agama mempunyai pesan moral yang baik untuk masyarakat," kata Zulkarnain beberapa waktu lalu.

Ia menilai setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sangat memperhatikan kehidupan masyarakat umat beragama di seluruh daerah Indonesia.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024, KPU Kepri Ungkap 108 Berkas Bacaleg Belum Penuhi Syarat

"Politik silahkan berjalan, itu adalah salah satu yang tidak bisa dihindari, tetapi bagi kita saling menghargai satu dengan lainnya itu yang utama," ujar dia. 

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta identitas agama tidak dimanipulasi menjadi senjata untuk meraih dukungan politik atau menyerang pihak lain.

Yahya Cholil saat peluncuran buku berjudul "Proceedings of the R20 International Summit of Religious Leaders" di Balai Senat, UGM, Yogyakarta, Jumat, menyebut praktik manipulasi semacam itu justru berpotensi menggiring agama sebagai sumber masalah.

"Kita harus mencegah agama kita menjadi masalah," kata pria yang biasa disapa Gus Yahya ini.

Menurut Gus Yahya, dua pemilihan umum terakhir, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi pengalaman buruk imbas penggunaan politik identitas. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)