Kemenpan RB Canangkan Zona Integritas di Tiga Provinsi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah, dinilai masih belum masif. 

Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah, melalui program yang disebut dengan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI).

Sebagai langkah awal program tersebut telah dilakukan pencanangan ZI serentak untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, (4/1/2023). 

Pelaksanaan pencanangan ZI ini akan dilakukan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan program OLGOZI menargetkan, agar setiap pemerintah daerah paling tidak memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM. 

Diharapkan, program tersebut mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun ZI dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemerintah daerah menjadi unit kerja yang bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang prima.

“Selanjutnya, pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi unit kerja lain dan sehingga akan melahirkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di pemerintah daerah,” ujar Deputi Erwan, Rabu (4/10/2023) di Hotel Best Western Panbil, Kota Batam, Kepri. 

Ia melanjutkan melalui program yang disebut dengan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI), merupakan salah satu strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah. 

"Ini (ZI) adalah miniaturnya dan kita mempercepat agar unit-unit yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik bisa berubah," kata Erwan usai melaksanakan Pencanangan Serentak ZI menuju WBK/WBBM melalui program OLGOZI. 

Erwan mengatakan dengan adanya program tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun ZI dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemda menjadi unit kerja yang bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang prima.

"Oleh karena itu kita tahu pelayanan yang dasar itu dari pemda. Maka tahun ini kita dorong pemda-pemda yang jumlahnya masih terbatas kita intensifkan lewat program yang kita sebut OLGOZI," kata Erwan.

Ia menambahkan program tersebut juga akan mendorong percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang merata dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung dan nyata oleh seluruh masyarakat di Indonesia. 

"Jadi kita harap dengan OLGOZI paling tidak kabupaten/kota yang tadi jumlahnya kita canangkan hari ini ada 48 kab kota itu, minimal punya 1 unit yang berpredikat WBK/WBBM," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)