Dinsos Lingga Pernah Akan Sosialisasi Soal Anak ke Ponpes Terjerat Asusila, Kesannya Tertutup

Laporan Wartawan Tribun Batam, Febriyuanda

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Kasus asusila terhadap 10 orang santriwati di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi  sorotan.

Apalagi pelaku merupakan ayah dan anak, yang merupakan pendiri dan pimpinan Ponpes tersebut.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) menanggapi serius kasus miris ini.

Kepala Dinsos PPPA Lingga, Muhammad Arief sangat menyayangkan, terhadap kasus yang menimpa santriwati-santriwati tersebut. 

Dia menilai, dengan sekolah yang berlatar belakang penguatan keagamaan, tidak seharusnya pelecehan itu terjadi, apalagi mengorbankan anak binaannya.

Baca juga: Tersangka Ed Pelaku Asusila Terhadap Santriwati Ponpes di Lingga Berstatus PTT

"Kehadiran Ponpes justru sebagai tempat wahana pendidikan anak, seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anak didiknya," ungkap Arief, Rabu (14/2/2024).

Jauh sebelum kasus ini terjadi, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan  Ponpes tersebut, agar dapat dilaksanakan sosialisasi.

"Namun kesannya, pihak pesantren masih tertutup," ungkapnya.

Menurutnya, kasus asusila di salah satu Ponpes di Kabupaten Lingga ini memang diluar dugaannya.

Banyak pihak yang menyayangkan aksi bejat yang dilakukan dua pengurus pesantren terhadap santriwati-santriwati tersebut. 

"Dalam beberapa kegiatan, kita telah turun dari sekolah ke sekolah untuk sosialisasi dan edukasi serta pembinaan terkait mengurangi kekerasan terhadap anak ini. Termasuk sekolah-sekolah pesantren," kata dia.

Baca juga: BREAKING NEWS - Oknum Pembina Ponpes di Lingga dan Anaknya Tersangka, Cabuli 10 Santri

Arief mengaku, pihaknya akan melakukan penanganan yang serius, dengan melakukan koordinasi yang intens lintas sektor termasuk Kementerian Agama, pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait.

Pihaknya juga melakukan upaya dalam penanganan kasus ini.

 "Kami melakukan penjangkauan kasus kepada korban serta keluarganya untuk memberikan pendampingan sosial yang dibutuhkan, termasuk dengan melibatkan psikolog dalam memberikan edukasi kejiwaan korban, serta pekerja sosial dalam edukasi hukum," terangnya.