DPRD Tanjungpinang Usulkan LAM Dapat Anggaran Rutin Pemko Lewat Ranperda

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang mengusulkan agar Lembaga Adat Melayu (LAM) mendapat dana hibah.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fatir mengungkap jika legislatif mengusulkan Ranperda tersebut untuk merealisasikan hal itu.

Ia menambahkan jika selama ini LAM Tanjungpinang hanya mendapat dana hibah.

Dengan Ranperda yang mereka usulkan serta bakal menjadi produk hukum, LAM Tanjungpinang nantinya bakal mendapat anggaran rutin dari Pemko Tanjungpinang.

"Makanya kami usulkan," ucapnya sesudah rapat paripurna, Senin (25/3/2024).

Tidak hanya itu, DPRD Tanjungpinang menurutnya juga mengusulkan Ranperda bantuan hukum untuk warga kurang mampu.

Ini menurutnya penting untuk memberikan kemudahan serta kepastian hukum bagi warga ibu kota Kepri yang memerlukan pendampingan hukum.

Dalam rapat paripurna itu, Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan mengusulkan 4 Ranperda tahap I ke DPRD Tanjungpinang.

Empat Ranperda yang diusulkan Pemko Tanjungpinang itu di antaranya mengenai tata ruang, kearsipan, kemudahan investasi dan pencabutan Perda Nomor 3 Tentang Penimbunan.

"Perihal tata ruang ini, tahapannya sebenarnya sudah selesai beberapa waktu lalu, namum tinggal pembahasannya di Kementerian," katanya di Kantor DPRD Tanjungpinang, Senin (25/3/2024).

Lanjutnya, penyesuaian perda ini menurutnya harus melalui proses administrasi yang tidak mudah. Sebab terkait kebijakan perihal tata ruang diatur langsung oleh Kementerian.

Sementara usulan perda terkait investasi menurutnya, penting untuk dilakukan. Mengingat penggerak gairah investasi memang sangat bergantung pada komitmen daerah.

Baca juga: Hasil Perolehan Suara DPRD Tanjungpinang, Data Real Count KPU, PDI Perjuangan Rebut Enam Kursi

"Soalnya saat ini untuk masuk investasi kuncinya ada pada komitmen daerah untuk mendatangkan investasi," terangnya.

Mengenai insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam upaya mempermudah proses jemput investasi di daerah.

"Seperti kemudahan dalam perizinan di OSS, izin lahan. Hal ini masih dibahas dan kita tunggu tanggapan dari fraksi-fraksi," jelasnya.

Ranperda yang diusulkan selanjutnya akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Tanjungpinang. (TribunBatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News