Hasil Pilgub Sumatera Barat 2024 Khusus Kota Bukittinggi, Inilah Rekap Suara Berdasar Pleno PPK

TRIBUNBATAM.id - Berikut ini adalah hasil pleno PPK Kota Bukittinggi yang terlah menyelesaikan rekapitulasi suara di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2024, pada Sabtu (30/11/2024).

Pilgub Sumbar 2024 menyajikan dua pasangan calon (paslon) dengan partai pengusung berbeda.

Paslon nomor 1 adalah Mahyeldi dan Vasko Ruseimy yang diusung oleh Gerindra, PKS, PBB, Demokrat, Perindo, PKB, Partai Ummat.

Sedangkan paslon nomor urut 2 Epyardi Asda dan Ekos Albar diusung oleh PDIP, Golkar, NasDem, Partai Buruh, Gelora, PAN, Garuda.

Melalui data yang direkap manual oleh TribunBatam.id, Pilgub Sumbar 2024 khusus Kota Bukittinggi memperlihatkan keunggulan satu di antara dua paslon.

Kota Bukittinggi memiliki tiga kecamatan yaitu Air Birugo Tiga Boleh, Guguak Panjang, Mandiangin Koto Selayan.

Terlihat dari rekap KPU RI, Mahyeldi-Vasko menang telak dari Epyardi-Ekos Albar di Kota Bukittinggi.

Baca juga: Hasil Real Count Pilkada Sulawesi Tengah 2024 Versi JagaSuara, Anwar-Reny Lamadjido Unggul

Total Suara di Kota Bukittinggi

1. Mahyeldi-Vasko: 54.074
2. Epyardi-Ekos Albar: 6.370

Jumlah Suara Tiap Kecamatan

Aur Birugo Tigo Baleh

1. Mahyeldi-Vasko: 11.649
2. Epyardi-Ekos Albar: 1.240

Jumlah suara sah: 12.889
Jumlah suara tidak sah: 267
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 13.156

Guguak Panjang

1. Mahyeldi-Vasko: 18.635
2. Epyardi-Ekos Albar: 2.409

Jumlah suara sah: 21.508
Jumlah suara tidak sah: 464
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 21.508

Mandiangin Koto Selayan

1. Mahyeldi-Vasko: 23.790
2. Epyardi-Ekos Albar: 2.721

Jumlah suara sah: 26.511
Jumlah suara tidak sah: 628
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 27.139

Disclaimer:

Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(TribunBatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News