Disnakertrans Kepri Sampaikan, 90,59 Persen Alumni BLK Terserap Dunia Kerja 

TRIBUNBATAM.idTANJUNGPINANG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan, 90,59 persen alumni dari Balai Latihan Kerja (BLK) telah terserap dunia kerja pada 2024.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kepri Suryadi.

Ia mengatakan, bahwa program-progam pelatihan kerja yang dilakukan melalui BLK pemerintah maupun swasta selaras dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Dari data kami itu ada 1.400 pendaftar program pelatihan kerja pada tahun lalu yang difasilitasi BLK pemerintah sekitar 100 orang, sisanya BLK Swasta. Alhamdulillah yang seratus dari kita langsung bekerja,”sebutnya, Kamis (24/04/2025).

Disampaikannya juga, Disnakertrans Kepri terus melakukan inovasi pelatihan kerja dengan menggandeng mitra kerja pemerintah, salah satunya BLK.

Menurutnya di Kepri terdapat empat BLK milik pemerintah, yaitu BLK Kota Tanjungpinang, BLK Kota Batam, Satpel BLK Kabupaten Karimun, dan BLK Kabupaten Natuna.

Selain itu, ada pula beberapa LPK swasta yang tersebar di Tanjungpinang, Bintan, hingga Lingga.

"sudah banyak juga kami berkolaborasi dengan berbagai perusahaan, ada perhotelan hingga kawasan ekonomi khusus terkait kerja sama pelatihan sampai pemagangan kerja yang sesuai kebutuhan dunia kerja," ucapnya kembali.

Ia menyebutkan. dalam melaksanakan program pelatihan kerja di BLK, pihaknya juga harus memikirkan supaya peserta pelatihan langsung bekerja sesuai kebutuhan di lapangan.

Ketika mereka masih susah mencari kerja usai mengikuti pelatihan, maka Disnakertrans Kepri akan berkolaborasi dengan BLK swasta yang memiliki inhouse training di perusahaan sesuai kebutuhan industri.

"Dengan inovasi dan kolaborasi dharapkan program pelatihan kerja tahun 2025 semakin lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Ia menambahkan, Disnakertrans Kepri telah melakukan pemetaan untuk segmen pelatihan kerja tahun 2025.

Pihaknya menargetkan lulusan pelatihan di BLK tidak hanya bisa bekerja tapi juga mandiri, karena lowongan kerja sangat minim dibanding jumlah pelamar. 

"Makanya, salah satu fokus pelatihan kami tahun ini ialah sektor perhotelan, karena ketika seseorang tidak lagi dibutuhkan di hotel itu, ia bisa membuka usaha sendiri, misalnya semualnya pekerja buffet hotel bisa membuka kafe sendiri," ucap Suryadi.

Selain perhotelan, lanjut Suryadi, pihaknya pun fokus pada segmen kebutuhan dunia  industri, mengingat pada bulan Juni 2025 akan ada penerimaan kerja besar-besaran di sejumlah perusahaan industri di Kepri, seperti McDermott Batam hingga PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Bintan.

"Industri butuh apa, kami akan tempatkan siswa magang di inhouse training perusahaan agar mereka langsung bisa kerja di sana," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah meninjau langsung kondisi BLKPP Tanjungpinang serta mengevaluasi berbagai kebutuhan fasilitas pelatihan kerja. 

“Barusan saya keliling dari Dinas Tenaga Kerja, ada BLK di sana yang memang perlu revitalisasi. Kita juga akan sesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan masing-masing dari tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau,” ujar Wagub Nyanyang.

Ia menegaskan pentingnya penyelarasan program pelatihan kerja agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan menggelar rapat koordinasi guna memetakan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah agar dapat diakomodasi dalam program-program pelatihan yang ada di BLK.

"Harapannya, di masing-masing kabupaten/kota nantinya bisa memiliki BLK sendiri. Namun, jika belum tersedia, maka peserta pelatihan dapat kita bawa ke BLK di Tanjungpinang, Batam, atau Tanjung Balai Karimun," tambahnya.

Lebih lanjut, Wagub Nyanyang menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan di BLK untuk tahun ini sedang disiapkan dan diharapkan dapat dimaksimalkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025. 

Selain itu, pelatihan-pelatihan teknis juga dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan terintegrasi dengan kebutuhan daerah.

“Anggaran pelatihan di Dinas UMKM ada sekitar Rp10 miliar, sedangkan di sini (BLK Tanjungpinang) tersedia sekitar Rp3 miliar dengan fokus utama pada pelatihan teknik. Maka prioritas program harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” ungkapnya.

Wagub juga memastikan bahwa seluruh program pelatihan di BLK disediakan secara gratis.(Tribunbatam.id/endrakaputra)