APBD
Daftar 5 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dengan APBD 2025 Terbesar, Kota Semarang Rp 5,6 Triliun
Berikut ini adalah daftar lima daerah dengan APBD terbesar di Jawa Tengah per April 2025.
TRIBUNBATAM.id - Hingga April 2025, beberapa daerah di Jawa Tengah mencatatkan APBD yang signifikan.
Kota Semarang berada di posisi pertama dengan APBD mencapai Rp 5,6 triliun.
Selain Semarang, ada beberapa kabupaten yang juga mencatatkan angka APBD besar, mendukung berbagai program pembangunan di wilayah masing-masing.
Berikut ini adalah daftar lima daerah dengan APBD terbesar di Jawa Tengah per April 2025.
1. Kota Semarang
Kota Semarang memiliki pendapatan daerah sebesar 5.607,25 M, menjadikannya sebagai daerah dengan APBD terbesar di Jawa Tengah.
Belanja daerahnya mencapai 5.699,43 M, dengan pembiayaan daerah sebesar 92,18 M.
2. Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas berada di urutan kedua dengan pendapatan daerah 3.905,15 M.
Kabupaten ini memiliki belanja daerah sebesar 4.013,64 M dan pembiayaan daerah mencapai 108,49 M.
3. Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cilacap mencatatkan pendapatan daerah sebesar 3.827,89 M, menempatkannya di posisi ketiga.
Belanja daerah Kabupaten Cilacap mencapai 3.926,89 M, dengan pembiayaan daerah sebesar 99,00 M.
4. Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes memiliki pendapatan daerah sebesar 3.698,04 M, menempatkannya di urutan keempat.
Kabupaten ini mencatatkan belanja daerah sebesar 3.833,98 M dan pembiayaan daerah sebesar 135,94 M.
5. Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen menutup daftar dengan pendapatan daerah sebesar 2.964,20 M.
Belanja daerahnya tercatat 3.050,96 M, dengan pembiayaan daerah sebesar 86,77 M.
Berikut daftar lengkap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data per April 2025 dilasnir dari laman djpk.kemenkeu.go.id.
Kota Magelang
Pendapatan Daerah: 999,85 M
Belanja Daerah: 1.115,10 M
Pembiayaan Daerah: 115,25 M
Kota Pekalongan
Pendapatan Daerah: 1.042,82 M
Belanja Daerah: 1.051,37 M
Pembiayaan Daerah: 8,55 M
Kota Salatiga
Pendapatan Daerah: 1.011,08 M
Belanja Daerah: 1.047,09 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kota Semarang
Pendapatan Daerah: 5.607,25 M
Belanja Daerah: 5.699,43 M
Pembiayaan Daerah: 92,18 M
(Data realisasi masih s.d. Bulan 4)
Kota Surakarta
Pendapatan Daerah: 2.212,01 M
Belanja Daerah: 2.226,39 M
Pembiayaan Daerah: 14,38 M
Kota Tegal
Pendapatan Daerah: 1.202,94 M
Belanja Daerah: 1.218,09 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Banjarnegara
Pendapatan Daerah: 2.330,60 M
Belanja Daerah: 2.358,09 M
Pembiayaan Daerah: 27,48 M
Kabupaten Banyumas
Pendapatan Daerah: 3.905,15 M
Belanja Daerah: 4.013,64 M
Pembiayaan Daerah: 108,49 M
Kabupaten Batang
Pendapatan Daerah: 1.957,60 M
Belanja Daerah: 2.038,85 M
Pembiayaan Daerah: 81,26 M
Kabupaten Blora
Pendapatan Daerah: 1.957,60 M
Belanja Daerah: 2.038,85 M
Pembiayaan Daerah: 81,26 M
Kabupaten Boyolali
Pendapatan Daerah: 2.475,53 M
Belanja Daerah: 2.529,56 M
Pembiayaan Daerah: 54,03 M
Kabupaten Brebes
Pendapatan Daerah: 3.698,04 M
Belanja Daerah: 3.833,98 M
Pembiayaan Daerah: 135,94 M
Kabupaten Cilacap
Pendapatan Daerah: 3.827,89 M
Belanja Daerah: 3.926,89 M
Pembiayaan Daerah: 99,00 M
(Data realisasi masih s.d. Bulan 4)
Kabupaten Demak
Pendapatan Daerah: 2.549,88 M
Belanja Daerah: 2.632,45 M
Pembiayaan Daerah: 82,57 M
Kabupaten Grobogan
Pendapatan Daerah: 2.936,85 M
Belanja Daerah: 2.946,90 M
Pembiayaan Daerah: 10,05 M
Kabupaten Jepara
Pendapatan Daerah: 2.513,31 M
Belanja Daerah: 2.558,96 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Karanganyar
Pendapatan Daerah: 2.358,76 M
Belanja Daerah: 2.369,94 M
Pembiayaan Daerah: 11,18 M
Kabupaten Kebumen
Pendapatan Daerah: 2.964,20 M
Belanja Daerah: 3.050,96 M
Pembiayaan Daerah: 86,77 M
Kabupaten Kendal
Pendapatan Daerah: 2.599,15 M
Belanja Daerah: 2.709,95 M
Pembiayaan Daerah: 110,80 M
Kabupaten Klaten
Pendapatan Daerah: 2.825,31 M
Belanja Daerah: 3.091,70 M
Pembiayaan Daerah: 266,39 M
Kabupaten Kudus
Pendapatan Daerah: 2.394,90 M
Belanja Daerah: 2.493,00 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Magelang
Pendapatan Daerah: 2.693,47 M
Belanja Daerah: 2.761,07 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Pati
Pendapatan Daerah: 2.870,12 M
Belanja Daerah: 2.940,12 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Pekalongan
Pendapatan Daerah: 2.338,38 M
Belanja Daerah: 2.359,08 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Pemalang
Pendapatan Daerah: 2.338,38 M
Belanja Daerah: 2.359,08 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Purbalingga
Pendapatan Daerah: 2.096,47 M
Belanja Daerah: 2.110,40 M
Pembiayaan Daerah: 13,94 M
Kabupaten Purworejo
Pendapatan Daerah: 2.431,34 M
Belanja Daerah: 2.531,65 M
Pembiayaan Daerah: 100,31 M
Kabupaten Rembang
Pendapatan Daerah: 2.009,26 M
Belanja Daerah: 2.014,26 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Semarang
Pendapatan Daerah: 2.596,94 M
Belanja Daerah: 2.669,09 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Sragen
Pendapatan Daerah: 2.389,04 M
Belanja Daerah: 2.551,13 M
Pembiayaan Daerah: 0,00 M
Kabupaten Sukoharjo
Pendapatan Daerah: 2.129,81 M
Belanja Daerah: 2.212,81 M
Pembiayaan Daerah: 83,00 M
Kabupaten Tegal
Pendapatan Daerah: 2.879,68 M
Belanja Daerah: 3.080,30 M
Pembiayaan Daerah: 200,62 M
Kabupaten Temanggung
Pendapatan Daerah: 2.049,66 M
Belanja Daerah: 2.124,69 M
Pembiayaan Daerah: 75,03 M
Kabupaten Wonogiri
Pendapatan Daerah: 2.381,55 M
Belanja Daerah: 2.479,21 M
Pembiayaan Daerah: 97,66 M
Kabupaten Wonosobo
Pendapatan Daerah: 2.022,95 M
Belanja Daerah: 2.066,89 M
Pembiayaan Daerah: 43,95 M
Baca juga: Daftar APBD se-Papua Selatan per April 2025, Rata-Rata Rp 1,78 Triliun, Boven Digoel Terendah
Daftar 11 Daerah di Lampung dengan APBD 2025 di Bawah Rp 2 Triliun, Pesisir Barat Rp 903,30 Miliar |
![]() |
---|
Daftar 4 Kota/Kabupaten di Gorontalo dengan APBD 2025 Terbesar, Kabupaten Gorontalo Rp 1,53 Triliun |
![]() |
---|
Daftar 5 Daerah di Nusa Tenggara Barat dengan APBD 2025 Terendah, Kota Bima Rp 1,08 Triliun |
![]() |
---|
Daftar APBD Kota/Kabupaten se-Aceh per Mei 2025, Rata-Rata Capai Rp 1,22 Triliun |
![]() |
---|
Daftar Realisasi APBD Kabupaten Ponorogo per Mei 2025, PAD Capai 25 Persen, Belanja Baru 25 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.