Inilah Daftar Pejabat Baru Pemprov Kepri yang Dilantik Gubernur Ansar Ahmad Hari Ini

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Jumat (23/5/2025).

Sedikitnya, ada 15 pejabat Pemprov Kepri yang dilantik hari ini. Posisinya ada yang berganti hingga pindah posisi.

Pelantikan pejabat Pemprov Kepri ini digelar di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri di Tanjungpinang, 

Berikut daftar nama pejabat eselon II Pemprov Kepri yang dilantik hari ini:

• Hasan>> Dari Kadis Kominfo Kepri kini menjabat sebagai Kadispar Kepri
• Guntur Sakti>> Dari Kadispar Kepri kini Staf Ahli
• Hendri Kurniadi>> Dari Kasatpol PP Kepri kini Kadis Kominfo Kepri
• Martin Maromon>> Dari Sekwan Kepri kini jabat Kasatpol PP Kepri
• Darson>> Dari Kepala Bakesbangpol Kepri kini jabat Kadispora Kepri
• M Ikhsan>> Dari Kadispora Kepri kini jabat Kepala Bakesbangpol Kepri
• Abdullah>> Dari Karo Umum kini jabat Kepala Bapenda Kepri
• Diky Wijaya>> Dari Kepala Bapenda Kepri kini jabat Kadisnaker Kepri
• Misni>> Dari Kepala Barenlitbang Kepri kini jabat Asisten di Pemprov Kepri
• Aries Fhariandi>> Dari Kadisperindag Kepri kini jabat Kepala Barenlitbang Kepri
• Novianto>> Dari Karo Ortal Kepri kini jabat Kadisperindag Kepri
• Mahdi>> Dari Staf Ahli di Pemprov Kepri kini Kadinsos Kepri
• Burhanudin>> Dari Kadinsos Kepri kini Kadis Pemberdayaan Perempuan
• Syakyakirti>> Dari Karo Ekonomi Pembangunan kini jabat Karo Pemerintahan
• Zulhendri>> Dari Karo Pemerintahan kini Karo Ekonomi Pembangunan

Usai melantik, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sebaik-baik mungkin. 

Ia meminta, agar para kepala OPD di Pemprov Kepri ikut mendukung program-program pemerintah pusat, seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

"Saya minta target yang ditentukan harus dituntaskan. Mari kita bekerja maksimal, agar kedepan agar lebih maju," kata Ansar.

Selain itu, ia mengingatkan agar para ASN tidak curhat dalam media sosial jika terjadi masalah dalam penyaluran TPP karena melanggar kode etik dan akan dilaporkan ke BKN. 

"Kalau mau tanya soal tunjangan jangan di medsos. Kerja lah sebaik mungkin, walaupun efesiensi, pelayanan terhadap masyarakat jangan berkurang," pesan Ansar.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)