DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil Papua Barat Daya Sudah Cair Rp 106,80 Miliar, Ini Daftar Rincian DBH per Daerah
Jumlah ini setara dengan 14,86 persen dari total alokasi DBH Papua Barat Daya tahun ini yang mencapai Rp 718,86 miliar.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 dengan total realisasi hingga 26 Mei 2025 mencapai Rp 106,80 miliar.
Jumlah ini setara dengan 14,86 persen dari total alokasi DBH Papua Barat Daya tahun ini yang mencapai Rp 718,86 miliar.
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bersumber dari pendapatan negara, termasuk pajak dan sumber daya alam, dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Berikut rincian lengkap alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2025 untuk masing-masing daerah di Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan.
| PEMDA | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|---|---|---|---|
| KAB. SORONG | 167,92 M | 41,60 M | 24.77 |
| KOTA SORONG | 29,19 M | 3,35 M | 11.46 |
| KAB. RAJA AMPAT | 108,60 M | 20,36 M | 18.75 |
| KAB. SORONG SELATAN | 108,60 M | 20,36 M | 18.75 |
| KAB. MAYBRAT | 46,91 M | 9,78 M | 20.84 |
| KAB. TAMBRAUW | 47,63 M | 11,72 M | 24.62 |
Baca juga: Dana Bagi Hasil Papua Selatan Sudah Cair Rp 35,17 Miliar, Ini Rincian DBH 2025 Per Daerah
| TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer Daerah Kabupaten Sigi Terancam Anjlok Rp 249 Miliar |
|
|---|
| TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer Daerah Kabupaten Banggai Laut Terancam Anjlok Rp 164 Miliar |
|
|---|
| TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer Daerah Kabupaten Morowali Utara Terancam Anjlok Rp 302 Miliar |
|
|---|
| TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan Bisa Anjlok Rp 288 Miliar |
|
|---|
| TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kota Lubuk Linggau, Sumsel Bisa Anjlok Rp 218 Miliar |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.