Banyak Siswa Tak Terakomodir di SPMB Batam, Penambahan Kuota Sekolah Tunggu Provinsi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Batam meninggalkan sejumlah catatan.

Di antaranya, tak sedikit siswa di Batam yang harus menerima kenyataan gagal masuk sekolah negeri tahun ini, meski merasa sudah memenuhi syarat domisili. 

Calon siswa itu tersingkir dari seleksi karena daya tampung sekolah yang terbatas. Sementara jumlah pendaftar melonjak drastis dalam SPMB 2025.

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam, Kasdianto, mengatakan kondisi ini terjadi karena seluruh proses seleksi sudah mengacu pada sistem pemeringkatan dan kuota yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Baca juga: Ombudsman Temukan Potensi Pelanggaran Dalam Verifikasi SPMB Batam Tahun 2025

"Kuota tetap mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Kami paham keresahan masyarakat, tapi keputusan penambahan kuota ada di tangan pimpinan provinsi," ujar Kasdianto, Selasa (1/7/2025).

Beberapa sekolah negeri favorit di Batam seperti SMAN 1, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 8 serta SMKN 1 dan SMKN 5, mencatat jumlah pendaftar yang mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kuota tersedia. 

Ini menyebabkan banyak siswa dengan domisili dekat dan nilai cukup tetap, tidak masuk daftar kelulusan.

"Contohnya di SMAN 1 Batam, itu memang pendaftar sangat tinggi. Padahal SMA lain seperti SMAN 4, SMAN 24, dan SMAN 29 masih memiliki daya tampung," tambahnya.

Namun, lanjut Kasdianto, banyak orang tua dan calon siswa tetap bersikeras agar diterima di sekolah-sekolah favorit, meski sistem kini sudah menggunakan pemeringkatan berbasis domisili dan nilai.

"Kadang mereka hanya ingin memaksakan ke sekolah tertentu. Sementara sekarang kan di ranking dengan sistem," katanya.

Disinggung soal kemungkinan siswa SMK yang tidak lolos bisa dialihkan ke SMA, ia mengatakan hal itu memungkinkan, asalkan masih tersedia kursi kosong.

Baca juga: Wahyu Wahyudin Minta Ada SPMB Offline di Kepri, Alternatif bagi Orang tua Gaptek

"Kalau dia berminat ke SMA dan masih ada daya tampung, bisa kami arahkan ke situ," tuturnya.

Sementara untuk penambahan kuota, Kasdianto menegaskan pihaknya belum mendapat keputusan apapun dari tingkat provinsi.

"Kami masih mengikuti juknis. Untuk penambahan kuota, kami menunggu keputusan dari provinsi. Semua proses juga dalam pengawasan Ombudsman," tutupnya. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)