Dishub dan Komisi II DPRD Bahas Potensi Parkir di Kota Batam, Berharap Targetkan PAD Tidak Bocor

Laporan Wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pendapatan dari sektor parkir di Kota Batam berpeluang besar menyumbang angka yang cukup tinggi bagi kas daerah. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam bersama Komisi II DPRD Batam tengah memabhas potensi pendapatan dari sektor parkir, dalam rapat yang digelar pada Senin (28/7/2025).

Kepala Dishub Batam, Salim, menyampaikan bahwa kajian yang dipaparkan merupakan hasil survei yang melibatkan konsultan eksternal. 

Kajian ini menguraikan estimasi pendapatan parkir baik secara bruto maupun neto, lengkap dengan perhitungan biaya operasional seperti gaji juru parkir (jukir), atribut, marka, hingga rambu lalu lintas.

"Ini masih dalam tahap pembahasan awal. Kita fokus dulu ke hitungan potensinya. Setelah itu baru kita rumuskan bersama DPRD terkait bentuk tata kelolanya, apakah tetap mandiri, melalui BLUD, atau melibatkan pihak ketiga," ujar Salim.

Dari pemaparan yang disampaikan dalam presentasi power point dijelaskan potensi pendapatan dari sektor parkir yang dikelola secara gabungan antara sistem mandiri dan On The Spot (OTS). 

Dalam kajian tersebut, ada dua skenario penggajian juru parkir (jukir) yang menghasilkan dampak berbeda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Skenario pertama menggunakan sistem gaji jukir berdasarkan volume kendaraan, sementara skenario kedua menggunakan sistem gaji tetap sebesar Rp 3,2 juta per bulan.

Dalam kedua skenario tersebut, total pendapatan kotor (bruto) parkir tetap sama yakni Rp 103,78 miliar per tahun. 

Namun perbedaannya terletak pada biaya operasional. 

Bila jukir digaji berdasarkan volume, biaya operasional lebih kecil yakni Rp 33,84 miliar. 

Sebaliknya, jika menggunakan sistem gaji tetap, biaya operasional melonjak hingga Rp 43,05 miliar. 

Hal ini berdampak langsung pada pendapatan bersih (netto) yang berkurang dari Rp 63,92 miliar menjadi Rp 56,97 miliar.

Dalam struktur pendapatan, terdapat pula komponen retribusi sebesar 10 persen dari bruto parkir mandiri yang wajib disetorkan ke pemerintah. 

Nilainya tetap di angka Rp 6,23 miliar di kedua skenario, karena hanya dihitung dari parkir mandiri. 

Selain retribusi, PAD juga dihitung dari hasil bersih sistem OTS. Oleh karena itu, PAD terbentuk dari penjumlahan dua komponen yakni retribusi peren bruto mandiri dan pendapatan bersih OTS.

Jika menggunakan sistem gaji berbasis volume, PAD yang diperoleh bisa mencapai Rp 27,85 miliar per tahun. 

Namun jika menggunakan sistem gaji tetap, PAD hanya sebesar Rp 20,9 miliar per tahun.

"Intinya kita memperoleh potensi berapa kira2 pemdapatan kita kedepan, tata kelolanya seperti apa."

"Mau dengan moratorium, pola blud, atau pihak ketiga, atau yang kita lakukan sekarang itu nanti, itu tata kelolanya nanti. Kita cuma bicara soal potensi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Safari Ramadhan, mengatakan hasil rapat bersama baru berupa asumsi awal yang nantinya menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Apakah sistem pengelolaan parkir di Batam ke depannya akan berbentuk BLUD, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau dikelola secara mandiri oleh pemerintah.

"Jadi untuk hasil survei tadi kita terima dulu. Ini masih permulaan. Nanti akan dibahas secara mendalam supaya keputusan yang diambil objektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan," kata Safari.

Politisi Dapil Batuaji ini melanjutkan Dishub diharapkam dapat meninjau dan melakukan pendataan secara berkala titik-titik parkir di Batam sekaligus menghitung potensi pendapatannya. 

Sebab jika dioptimalkan hasilnya menunjukkan adanya potensi peningkatan dibandingkan pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut asumsi Komisi II saat paripurna lalu, potensi pendapatan parkir tepi jalan di Batam bisa mencapai Rp 60 hingga Rp 70 miliar. 

Selain soal pendapatan, Politisi Kelahiran Sumbar ini menekankan pentingnya peningkatan pelayanan. 

Ia ingin para juru parkir di lapangan memiliki seragam, identitas yang jelas, dan bersikap ramah kepada masyarakat.

"Pelayanannya kita benahi. Ada seragam, ada ID, dan yang penting tidak ada lagi kebocoran dalam pendapatan. Supaya parkir ini bisa jadi sumber PAD," kata dia.

Pada intinya Komisi II DPRD Batam bersama dengan Dishub tengah membahas formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan parkir di Baatam.

( tribunbatam.id/uciksuwaibah )