Perjalanan Karier Habib Muhammad Taufani Alkaf Wakil Bupati Tabalong, Intip Gebrakannya

TRIBUNBATAM.id - Berikut ini adalah perjalanan karier serta gerbrakan terbaru Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf.

Habib Muhammad Taufani Alkaf mendampingi Muhammad Noor Rifani sebagai Bupati Tabalong yang terpilih melalui Pilkada 2024.

Pasangan Muhammad Noor Rifani - Habib Muhammad Taufani Alkaf memenangkan Pilkada 2024 berkat mengoleksi 64.861 suara.

Muhammad Noor Rifani - Habib Muhammad Taufani Alkaf dilantik serentak bersama kepala daerah seluruh Indonesia pada Februari 2025.

Sosok Habib Muhammad Taufani Alkaf pastinya sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Sebelum menjadi wakil bupati, Habib Muhammad Taufani Alkaf sempat merasakan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tabalong periode 2019-2024.

Karena memiliki pengalaman serta pelajaran dari Pileg 2019, membuat Habib Muhammad Taufani Alkaf berani mengambil langkah tegas di Pilkada 2024.

Habib Muhammad Taufani Alkaf akhirnya berpasangan dengan mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, Muhammad Noor Rifani.

Baca juga: Rekam Jejak I Gusti Putu Parwata Bupati Karangasem, Ayah dan Ibunya Politisi, Intip Gebrakannya

Biodata

• Tempat, Tanggal Lahir: Banjarmasin, 13 April 1986
• Jenis Kelamin: Laki-laki
• Alamat: Tabalong, Kalimantan Selatan
• Agama: Islam
• Pendidikan Terakhir: S2

Riwayat Pendidikan

• S2 STIE PANCASETIA            (2020-2022)
• S1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK    (2004-2009)
• SMA N 1 MANYAR GRESIK            (2002-2004)
• SLTP N 2 GERSIK                (1999-2001)
• SDN ATASAN BESAR III BANJARMASIN    (1993-1998)

Riwayat Organisasi

• KETUA HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK            (2004-2008)
• SEKRETARIS BEM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK    (2007-2009)
• KORWIL PEMENANG SBY - BOEDIONO PILPRES        (2009-2009)
• KETUA DPD PAN        (2020-2025)

Gebrakan Muhammad Noor Rifani - Habib Muhammad Taufani Alkaf

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), berikan pengarahan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Pengarahan yang dilaksanakan, Senin (4/8/2025), di Hotel Fairmont, Jakarta ini terkait dengan adanya perubahan kriteria penilaian dalam pelaksanaan program Adipura tahun 2025.

Wakil Bupati  (Wabup) Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, menjadi salah satu peserta yang turut serta menghadiri secara langsung kegiatan penyampaian arahan dari Menteri LHK ini.

Menurut, Habib Taufan, dalam arahannya, Menteri LHK/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, program Adipura kini tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, tetapi menjadi indikator strategis tata kelola persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan. 

"Penilaian tidak lagi sekadar menilai estetika kota, melainkan mengacu pada tiga dimensi mendasar," kata Habin Taufan, mengutip pernyataan Menteri LHK.

Seperti sistem pengelolaan sampah dan kebersihan (50 persen), anggaran serta kebijakan daerah (20 persen), dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur pendukung (30 persen).

Perubahan kriteria tersebut juga membawa pembagian baru untuk kategori penghargaan Adipura. 

Daerah dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik akan menerima Adipura Kencana, capaian tinggi akan memperoleh Adipura, pemenuhan kriteria dasar mendapatkan Sertifikat Adipura.

Sementara daerah dengan kinerja terendah akan diberi Predikat Kota Kotor sebagai bentuk peringatan dan evaluasi serius.

Predikat kota kotor akan diberikan kepada wilayah yang masih memiliki tempat pemrosesan sementara (TPS) liar dan tempat pemrosesan akhir (TPA) secara terbuka atau open dumping.

Pemkab Tabalong sendiri selama ini dikenal sebagai daerah yang menjadi langganan peraih Adipura setiap tahunnya dan masih menggadang akan raihan tertinggi Adipura Kencana. 

"Kabupaten Tabalong seperti kita ketahui sudah memiliki fasilitas, operasional, anggaran, dan sumber daya manusia pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik hingga ke tingkat rumah tangga," kata Habib Taufan.

Meskipun Menteri Hanif masih menyatakan pesimis akan ada kabupaten/kota yang mendapatkan kategori tertinggi Adipura Kencana. Dikarenakan nilai rata-rata penilaian masih di bawah 60, sementara syarat Adipura Kencana minimal 75. 

Adipura Kencana hanya bisa diraih oleh kota yang sudah memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) berjenis sanitary landfill dengan sistem residu, bukan tempat pembuangan sampah umum yang besar.

(TribunBatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul "Ikuti Arahan Menteri LHK Tentang Penilaian Baru Adipura, Wabup Tabalong Habib Taufan Sampaikan Ini"