Amsakar Jawab Tuntutan Mahasiswa, Ajak Sosialisasi Kesadaran Warga soal Sampah dan Banjir

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmennya menangani masalah sampah dan banjir di Batam, sekaligus mengajak mahasiswa ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan usai menanggapi aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepri di kantor DPRD Batam, Rabu (27/8/2025).

Dalam aksi yang sempat diwarnai ketegangan di depan gedung DPRD Batam, mahasiswa menyuarakan empat tuntutan utama yakni, persoalan sampah, banjir, maraknya kecelakaan akibat truk ODOL, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Kami menyampaikan keresahan masyarakat. Sampah menumpuk, banjir makin sering, dan kebijakan makan bergizi gratis di lapangan hanya menguntungkan segelintir pengusaha,” tegas perwakilan mahasiswa, Muryadi, dalam orasinya.

Amsakar menjawab dua tuntutan pertama dimana Pemko Batam telah mengambil langkah serius mengatasi masalah sampah, mulai dari pembersihan rutin, penambahan 14 kontainer baru, hingga pengadaan truk amrol dan buldoser untuk merapikan TPA Punggur. 

Namun, kesadaran warga membuang sampah masih menjadi tantangan.

“Siang dibersihkan, malam kembali menumpuk. Penanganan ini tidak bisa hanya pemerintah, masyarakat juga harus peduli. Mahasiswa bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memberi pemahaman, termasuk mengurangi plastik sejak dari rumah,” ujar Amsakar.

Terkait banjir, Amsakar mengakui Batam menghadapi masalah serius akibat berkurangnya daerah resapan air dan pembangunan yang tidak diimbangi saluran drainase memadai. 

Pemko telah memetakan 105 titik rawan banjir, membangun pompa induk pembuangan air ke laut, serta mengganti gorong-gorong lama dengan box culvert.

“Banjir tidak bisa dihapus total, tapi bisa dikurangi. Upaya terus berjalan, mudah-mudahan hasilnya segera terasa,” tambahnya.

Sementara mengenai truk odol yang sering terlibat kecelakaan Amsakar meminta Dishub untuk berkoordinasi dengan lihat kepolisian dalam membuat kebijakan mengenai aktifitas truk.

Untuk masalah Makam Bergizi gratis Amsakar mengatakan Pemko Batam tidak memiliki wewenang dalamemberikan komentar, karena yang menangani MBG adalah Badan Gizi Nasional.

"MBG ini tanahnya bukan di Pemko, tetapi ada badan sendiri yang menanganinya, kota hanya sebatas memfasilitasi," kata Amsakar.(Ian)