Nur Syafriadi: Tidak ada MoU untuk Biaya Heregistrasi Mobil

Laporan Abdul Rahman Wartawan Tribunnews Batam

BATAM, TRIBUN - Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi, mengatakan, belum ada penandatanganan kesepakatan untuk biaya dari registrasi mobil yang berlangsung di Samsat Kepri. Kegiatan yang berlangsung saat ini hanya untuk pendaftaran saja.

"Belum ada kesepakatan yang ditandatangi terkait biaya," ujar Nur di Batam Centre, Selasa (29/3).

Ia pun mengatakan akan ada agenda lintas instansi yang melibatkan gubernur, DPRD Kepri, Kapolda, BC, dan juga Kejati Kepri untuk merumuskan suatu keputusan bagi legalitas mobil-mobil yang selama ini ditandai dengan plas X.

Namun, ia belum memastikan kapan agenda tersebut akan dilakukan. Menurutnya, kegiatan pendaftaran tersebut merupakan hal positif karena banyak mobil-mobil yang tertera membayar pajak namun, tidak masuk dalam kas daerah. Sementara mobil-mobil itu berkeliaran di jalan raya daerah.

"Kita tidak mau daerah ini dirugikan oleh mobil-mobil yang pajaknya tidak masuk ke daerah. Kalau memang harus bayar pajak dan mobil itu menjadi bebas keluar masuk Batam, itu bagus tuk daerah," katanya lagi. Akan tetapi ia menyayangkan dengan minimnya sosialisasi dari Samsat yang kurang maksimal sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.


Sementara gubernur Kepri yang juga DK FTZ HM Sani berpendapat bahwa DK tidak memiliki wewenang terkait hal itu, sebab mobil-mobil tersebut masuk sebelum penerapan FTZ. Ia juga mendukung program tersebut jika demi kepastian hukum bagi para pemilik mobil.

 "Registrasi itu kan masalah teknis agar supaya ada kepastian hukum. Kalau untuk kepastian hukum ya kenapa tidak," ujar Sani usai pertemuan dengan anggota DPR di Graha Kepri.

Hardi S Hood, anggota DPD asal Kepri, pun menilai bahwa niat dari registrasi itu bagus. Namun, caranya kurang tepat. Ia berpendapat, seharusnya registrasi itu tidak perlu dibatasi melalui rentang waktu, cukup ketika para pemilik mobil akan melakukan pembayaran atau perpanjangan STNK. Sehingga hal ini tidak membuat resah masyarakat yang nyatanya hingga saat ini banyak masyarakat yang memilih registrasi saat akan bayar pajak.

"Ini kan sudah terjadi, maka pengaman dan penataan kinerja dari aparat harus diperhatikan. Jangan sampai ada kebocoran lagi. Adanya pengkategorian itu kan karena adanya kebocoran," ujarnya. Ia pun berharap agar petugas pelayan bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaiknya.