Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Pendaftaran CPNS 2018 sudah dibuka sejak September lalu, namun peminat formasi sarjana hukum yang mendaftar via situs sscn.bkn.go.id masih sedikit.
Padahal formasi yang disediakan untuk Sarjana Hukum di seleksi CPNS 2018 daftar melalui situs sscn.bkn.go.id cukup banyak.
Selain itu, gajinya bagi yang lolos seleksi pendaftaran CPNS 2018 via situs sscn.bkn.go.id sarjana hukum juga lumayan menjanjikan.
Mereka uyang lolos seleksi CPNS 2018 formasi sarjana hukum pun tugasnya tak kalah mulia dengan penyidik kepolisian maupun BNN, bahkan hakim.
Dikutip dari warta kota online, saat ini para pelamar CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id pasti kini tengah mencari-cari jabatan yang memiliki peluang lolos lebih besar.
Tentunya peluang lolos akan lebih besar apabila pelamar CPNS 2018 sscn.bkn.go.id memilih jabatan yang formasinya banyak, tetapi pelamarnya sedikit.
Baca: Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id - Saran BKN: Jangan Gunakan Dobel NIK di Satu Browser
Baca: Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id. Gajinya Besar, Tapi Instansi Ini Masih Sepi Peminat
Baca: CPNS 2018 - Minta Kuota CPNS, Penyandang Disabilitas Datangi Kantor SMSI dan PWI
Baca: Jadwal Piala Asia U-19 2018 - Kans Timnas U-19 Indonesia Balas Kekalahan Timnas U-16 dari Australia
Dengan cara itu maka pelamar tak perlu terlalu banyak bersaing untuk mendapatkan jabatan yang diingini.
Sampai saat ini sudah tergambar pula instansi-instansi favorit pelamar CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id. Inilah daftarnya :
*Top 5 instansi pusat*
1. Kementerian Hukum/HAM 68,860
2. Kementerian Agama 34,388
3. Kejaksaan Agung 7,924
4. Kementerian ATR/BPN 6,565
5. Mahkamah Agung RI 6,005
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta*
1. Pemprov Jateng 7,848
2. Pemkab. Pati 1,644
3. Pemkab. Cilacap 1,460
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya*
1. Pemprov Jatim 9,279
2. Pemkab. Jember 2,124
3. Pemkab. Gresik 1,970
CPNS 2018 (irahlalfakta instagram.com/irahlalfakta)
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Bandung*
1. Pemkot Bandung 7,091
2. Pemprov Jabar 5,395
3. Pemkab. Serang 4,233
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Makassar*
1. Pemkab. Pangkajene dan Kepulauan 1,907
2. Pemkab. Buton Tengah 1,846
3. Pemerintah Kab. Pinrang 1,407
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta*
1. Pemprov. DKI Jakarta 3,290
2. Pemkab. Sambas 2,119
3. Pemkab. Melawi 2,049
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Medan*
1. Pemkab. Deli Serdang 2,042
2. Pemkota Tanjungbalai 1,360
3. Pemkab. Langkat 1,153
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Palembang*
1. Pemkot Palembang 2,226
2. Pemkab. Tebo 1,837
3. Pemkab. Banyuasin 1,669
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin*
1. Pemprov. Kalimantan Selatan 1,457
2. Pemprov. Kalimantan Utara 1,399
3. Pemkot Balikpapan 1,215
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar*
1. Pemkab. Manggarai 2,029
2. Pemkab. Manggarai Barat 1,672
3. Pemprov. Bali 1,462
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Manado*
1. Pemprov Maluku Utara 582
2. Pemkab. Kepulauan Sula 455
3. Pemkab. Kepulauan Talaud 272
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru*
1. Pemprovinsi Sumatera Barat 2,344
2. Pemkab. Solok 1,802
3. Pemkota Pariaman 1,799
*Top 3 Wilker Kanreg BKN Aceh*
1. Pemkab. Aceh Singkil 792
2. Pemab. Akceh Tengah 727
3. Pemkab. Pidie 579
*:: Tim Publikasi SSCN ::*
*:: Biro Humas BKN ::
Jabatan Investigator
Jabatan untuk lulusan sarjana hukum yang masih sepi peminat itu adalah jabatan investigator di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk formasi umum maupun cumlaude.
Komisi Yudisial total membuka 5 formasi jabatan investigator. 1 untuk formasi cumlaude dan 4 untuk formasi umum.
Tetapi berdasarkan situs sscn.bkn.go.id, kini pelamar di formasi cumlaude baru 1 orang, dan pelamar formasi umum baru 2 orang.
Padahal jabatan investigator di Komisi Yudisial memiliki gaji lumayan besar.
Investigator Komisi Yudisial yang baru diangkat menjadi CPNS akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2,5 Juta - Rp 3 juta, serta mendapat tunjangan kinerja Rp 3,3 juta, serta tunjangan lainnya sesua peraturan.
Sehingga take home pay seorang investigator Komisi Yudisial bisa mencapai Rp 6,5 juta sampai Rp 7 juta per bulan.
Tugasnya Keren
Selain itu tugas seorang investigator Komisi Yudisial pun amat mulia dan keren.
Tingkat kerennya tugas investigator Komisi Yudisial ini setara dengan penyidik kepolisian bahkan hakim.
Sebab tugas investigator Komisi Yudisial adalah mengumpulkan bahan dan menyelidiki perilaku para hakim.
Seorang investigator Komisi Yudisial ini akan ditugasi mencari data mengenai perilaku para hakim.
Bahkan seorang calon Hakim Agung pun nantinya akan diselidiki terlebih dulu kehidupan sehari-seharinya oleh investigator Komisi Yudisial.
Para investigator KY inilah yang nantinya memberi rekomendasi mengenai perilaku seorang hakim layak menjadi hakim agung atau tidak.
Keren kan? Ayo segera lamar investigator Komisi Yudisial ya.
Sepi Peminat
Tapi untuk lolos seleksi CPNS 2018 sscn.bkn.go.id, ada baiknya kalian menghindari instansi-instansi favorit tersebut.
Kemungkinan lolos akan semakin kecil apabila pelamar CPNS 2018 memilih mendaftar di instansi-instansi favorit.
Dari hasil penelusuran Warta Kota, ada 1 instansi yang bisa menjadi pilihan bagi kalian yang kebelet ingin menjadi CPNS 2018.
Walau pendaftaran sudah berjalan sepekan, tetapi instansi ini masih sepi peminat. Beberapa formasi jabatan yang dibuka sampai saat ini belum ada yang melamar.
Kalaupun ada jabatan yang dilamar, jumlah pelamarnya baru 1 orang di jabatan tersebut.
Instansi itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Berikutnya instansi yang masih sepi peminat adalah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas).
Baca: INFO TERBARU CPNS 2018 - Jadwal Pendaftaran CNPS 2018 Diperpanjang hingga 15 Oktober, Ini Kata BKN
Baca: JANGAN SAMPAI SALAH! Perhatikan Beda 2 Format Foto Ini Sebelum Daftar CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id
Pantauan Warta Kota, di setiap jabatan yang dibuka di Setjen Wantannas, pelamarnya rata-rata masih dibawah 3 orang.
Bahkan ada pula jabatan di Setjen Wantannas yang belum dipilih satu pun orang.
Sempat Jadi Kontroversi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelumnya sempat menjadi kontroversi usai besaran gaji para pejabatnya terbongkar ke publik.
Banyak pihak kemudian menilai gaji para pejabat dan staf khusus BPIP terlalu besar dan cenderung tak sesuai dengan beban kerja yang diembannya.
Bayangkan saja seorang tenaga ahli muda di BPIP bisa mendapatkan penghasilan RP 19,5 juta sebulan.
Perlu diketahui bahwa tenaga ahli muda ini bukan PNS. PNS di BPIP memiliki kisaran gaji yang sama dengan PNS di instansi lainnya.
Ya, bagi kalian yang sudah kebelet ingin menjadi CPNS 2018, tampaknya melamar ke BPIP dapat membuat peluang kalian lebih besar.
Gaji Cukup Besar
Sementara itu, berdasarkan penelusuran Warta Kota, gaji pegawai negeri sipil (PNS) Setjen Wantannas sebenarnya tidak buruk.
Setjen Wantannas memiliki gaji yang nyaris sama dengan PNS Kementerian.
Berdasarkan Perpres Nomor 36 tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, PNS dengan kelas jabatan ke-8 di Setjen Wantannas memiliki tunjangan kinerja Rp 2,9 juta.
Artinya seorang PNS golongan 3A Setjen Wantannas yang baru diangkat menjadi PNS akan memiliki gaji Rp 6 juta-an.
Hal itu karena PNS golonga 3A baru masih memiliki gaji pokok dengan besaran sekitar Rp 2,5 juta, dan tunjangan lainnya sesuai aturan.
Tak buruk bukan, maka tak ada salahnya mencoba instansi-instansi ini agar kemungkinan lolos kalian lebih besar.
Tugas dan Fungsi Setjen Wantannas
Dikutip dari website Dewan Ketahanan Nasional dkn.go.id, Jumat (16/3), Setjen Wantannas bertugas membantu Presiden menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1946. Wantannas dipimpin langsung oleh presiden.
Anggota Inti Wantannas sesuai Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 adalah Wakil Presiden; Sesjen Wantannas selaku sekretaris merangkap anggota sidang; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Hukum dan HAM; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian RI; dan Kepala Badan Intelijen Negara.
Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan.
Sedangkan Setjen Wantannas bertugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional. Berikut rincian tugas Wantannas:
(1) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
(2) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara;
(3) Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu:
(1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,
(2) Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan
(3) Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Tugasnya asyik kan, kenapa tak melamar kesini saja. Ayo Serbu!
Tugas dan Fungsi BPIP
Berikutnya, dikutp dari tribunnews.com, tugas para pegawai BPIP sebenarnya sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, dan tetap harus dihormati.
Sehingga menjadi bagian dari BPIP sesungguhnya tetaplah sebuah kebanggaan dan prestasi.
Sebagai informasi, BPIP awalnya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang berdiri pada Mei 2017 lalu.
Lalu pada bulan Februari 2018, seperti dilansir Serambinews.com, Jokowi meningkatkan statusnya menjadi Pancasila (BPIP)'>Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).
Badan baru ini berdiri berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018.
Dalam Perpres terebut disebutkan bahwa BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Berikut tugas BPIP yang tercantum dalam Perpres No. 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 3:
BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Sementara itu, fungsi BPIP adalah untuk merumuskan, menyusun, membina ideologi Pancasila.
Berikut kutipan lengkap Fungsi BPIP yang diatur dalam Perpres No. 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4:
a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan; dan
k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Bagus kan tugas-tugasnya. Ayo pada serbu deh BPIP dan Wantannas. Selamat mencoba! (*)
*Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Pendaftaran CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id untuk Formasi Sarjana Hukum Masih Sedikit , Ada Apa Ya?