Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Bisik-bisik Calon Menteri Jokowi setelah Putusan MK Tolak Prabowo, Adakah Sandiaga Uno dan AHY
Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.
Setelah sengketa hasil Pilpres 2019 selesai, muncul pembahasan baru, yakni calon menteri Jokowi.
Sebelum Capres 01 terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, muncul daftar nama calon menteri di kabinet mereka.
Seperti, Luhut Pandjaitan ditulis menjabat sebagai Menko Polhukam sementara Menko Perekonomian diisi oleh Sri Mulyani.
Adapun, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang disebut menduduki kursi Menteri Sosial.
Selain itu, nama-nama lainnya juga sempat disebut-sebut akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
Misalnya, Chatib Basri, Yenny Wahid, Mahfud MD, Pramono Anung, Saifulah Yusuf, hingga Grace Natalie.
Tak hanya itu, nama Sandiaga Uno juga dikait-kaitkan akan ada di jajaran pemerintah.
Saat dikonfirmasi terkait daftar nama calon menteri tersebut, salah satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf membantah informasi tersebut.
Menurutnya, daftar nama calon menteri itu tidak benar.
Sementara itu, Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Sandiaga Uno mendapat tawaran jabatan.
Ia mengatakan tak hanya Sandiaga Uno, Prabowo Subianto pun mendapat tawaran jabatan politik.
"Banyak sekali tawaran-tawaran jabatan ke Prabowo, Bang Sandi. Bang Sandi berulang kali menyebutkan bahwa ia tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran jabatan," kata Dahnil, Kamis (23/5/2019).
Namun, ucapan Dahnil Anzar tersebut dibantah oleh Sandiaga Uno.
Ia membantah ditawari jabatan dari kubu Jokowi- Maruf Amin.
"Ke saya sih enggak ada. Nanti mungkin bisa dicek ke Pak Prabowo, tapi ke saya enggak ada tawaran sama sekali," ungkap Sandiaga Uno ditemui usai menghadiri acara di Masjid Raya, Palapa Baitus, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019), dikutip dari Tribunnews.
Soal reshuffle kabinet, Maruf Amin berjanji tidak akan memasukkan seorang pun anaknya ke dalam kabinet.
Hal tersbeut ia sampaikan saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Mei lalu.
"Anak saya? Ya enggak lah," katanya, seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Koalisi Indonesia Adil Makmur Resmi Bubar
Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Adil dan Makmur yang mendukungnya pada kontestasi Pilpres 2019.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengembalikan mandat kepada masing-masing partai politik.
"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip dari Kompas.com.
Masing-masing partai politik pengusung dipersilahkan untuk mengambil keputusan dan langkah politik ke depannya.
Arah Politik
PAN
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.
Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.
Demokrat
Partai Demokrat membuka peluang merapat ke kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah gugatan sengketa pilpres yang diajukan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).
Menurut Amir, arah partainya kedepan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.
"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.
Apalagi Demokrat sendiri sudah pernah sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu.
Demokrat berada di dalam pemerintahan saat 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono berkuasa.
Namun, setelah SBY pensiun dan digantikan Jokowi, partai berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan.
"Dimanapun, Demokrat selalu bisa menjalankan peranannya," kata dia.
Berita ini tayang di Tribun Jabar