Baca tanpa iklan
UJIAN Nasional Bakal Dihapus Mendikbud Nadiem Makarim, Begini Reaksi Guru di Batam
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) disambut positif sejumlah guru di Batam.
Sebagaimana diketahui, penghapusan UN ini dicanangkan tahun 2021 mendatang dan tahun 2020, artinya tahun depan, menjadi UN yang terakhir dilakukan.
Guru IPS Madrasah Tsanawiyah (MTS) Iskandar Muda Kota Batam, Zulkifli Selolong, SE misalnya, sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Mendikbud Nadiem Makarim.
"Sangat bagus langkah yang diambil pak menteri. Karena ujian nasional tidak memberikan hasil yang maksimal apabila terus dilaksanakan," ujar Zulkifli, Kamis (12/12/2019) saat dihubungi TRIBUNBATAM.id.
Zulkifli juga sangat setuju dengan wacana penggantian ujian nasional dengan minat belajar siswa.
"Bagus untuk meningkatkan minat belajar karena melihat kondisi zaman sekarang, anak-anak harus difokuskan ke minat belajar masing-masing. Karena untuk membangun bangsa dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas bukan berdasarkan kuantitas semata," ujarnya.
Ia menilai karena masih banyak daerah terpencil yang tidak akan tercover dengan metode ujian nasional yang dilakukan saat ini.
Zulkifli sendiri sudah 7 tahun berprofesi sebagai guru.
Guru IPA MTS Iskandar Muda, Liska Chairani Harahap Spd juga mengungkapkan hal senada.
"Sangat bagus sekali tentang wacana penghapusan ujian nasional karena penentu perkembangan anak bukan dari ujian tapi bagaimana pembentukan sikap siswa di sekolah serta bagaimana perkembangan pembelajarannya," ujar Liska.
Liska mengatakan, yang lebih mengetahui kapasitas siswa dalam proses belajar adalah guru yang mendidik murid tersebut, bukan ujian nasional yang dijalankan selama ini.
Jika ujian nasional menjadi penentu dalam pengetahuan siswa, menurutnya, sangat tidak adil. Karena yang mengetahui perkembangan siswa adalah gurunya di sekolah.
Yakni dengan mengamati perkembangan pembelajarannya. Karena metode yang dipakai setiap sekolah juga berbeda dalam pembelajaran.
"Sebagian guru ada yang masih mengunakan gaya ceramah. Dan daya tangkap setiap anak berbeda, jadi tidak bisa dinilai dengan ujian nasional," jelas Liska.
Menurutnya, lebih baik guru di sekolah masing-masing yang melakukan penilaian terhadap siswa.
"Biarkanlah kami sebagai guru yang mendidik yang menentukan kelulusan siswa, karena kami yang paling paham karateristik siswa yang kami ajar," ujar Liska tegas.
UN Dihapus, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Tak Sepakat
Inisiatif 'Merdeka Belajar' Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim turut menjadi sorotan berbagai pihak.
Pasalnya, salah satu poin agenda 'Merdeka Belajar' itu adalah wacana menghapuskan sistem Ujian Nasional (UN) bagi peserta didik di sekolah.
Sebagai menteri baru, cara pandang Nadiem ini pun mengundang kritikan.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus, Kamis (12/12/2019).
Kepada Tribun Batam, Yunus mengatakan seharusnya sistem UN tidak dihapuskan.
• Selama Ini Jadi Momok Siswa, Ketua Yayasan Bethesda Batam Setuju UN Dihapus
"Jangan dihapus begitu saja. Lebih baik diatur presentase terhadap penilaian kelulusan siswa," tegasnya.
Yunus yakin dan percaya, pelaksanaan UN adalah salah satu tolak ukur pencapaian siswa di sekolah. Tolak ukur ini katanya lagi, justru menjadi acuan agar siswa dapat menentukan tujuannya ke depan.
"Jika dihapuskan (UN), apalagi tolak ukurnya? Tolak ukur ini berdasarkan skala daerah hingga nasional. Siapa sih sekolah yang tidak bangga jika peserta didiknya lulus dengan predikat tertinggi di daerah atau nasional sekali pun," sambungnya.
Pria yang membawahi bidang pendidikan di DPRD Kota Batam ini juga menambahkan, tentu ada kebanggaan tersendiri jika hasil pencapaian dari pelaksanaan UN ini didapat dengan baik oleh peserta didik.
"Tinggal kita evaluasi teknis pelaksanaan dan apa pun yang perlu untuk dievaluasi sesegera mungkin," katanya.
• Mekanisme Ujian Nasional (UN) Diganti Nadiem Makarim Tahun 2021, Ada Survei Karakter Pancasilais
Sebelumnya, ramai diberitakan sistem pelaksanaan UN akan dihapuskan oleh Mendikbud RI, Nadiem Makarim.
Walau belum akan dilaksanakan penghapusannya, sistem ini diperkirakan akan diberlakukan sejak tahun 2021 nanti.
Menteri Nadiem Makarim Hapus UN, Reaksi Para Guru dan Siswi
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional atau UN tahun 2021, menuai reaksi dari Ikatan Guru Indonesia (IGI)
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim kurang setuju kalau penghapusan UN dijalankan mulai tahun 2021
Melansir dari Tribunnews dalam artikel 'Dianggap Kelamaan, Ikatan Guru Indonesia Minta Ujian Nasional Dihapus Mulai 2020', Ramli menganggap hal itu terlalu lama
"Terkait Ujian Nasional sebenarnya kami berharap ujian nasional dihapuskan bukan di tahun ajaran 2020-2021 tetapi seharusnya sudah dihapuskan di tahun ajaran 2019-2020," kata Ramli saat dikonfirmasi Tribun, Rabu (11/12/2019).
"Dampak dari hasil ujian nasional tidak terlihat sama sekali di lapangan dan jika Ujian Nasional dianggap sebagai sebuah pemetaan maka sesungguhnya Ujian Nasional ini tidak berarti sama sekali," katanya.
Bahkan IGI menilai, ujian nasional turut berkontribusi dalam penurunan kemampuan anak-anak Indonesia.
Menurutnya anak-anak bukan lagi belajar bagaimana mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat mereka dam mengembangkan kemampuan daya nalar serta menguasai teori-teori dasar.
"Tetapi yang mereka lakukan adalah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan nilai tinggi di ujian nasional," katanya.
Hal tersebut pula yang mendorong menjamurnya bimbingan belajar untuk kebutuhan Ujian Nasional dan seleksi masuk PTN.
"Bukan untuk meningkatkan kemampuan siswa tetapi hanya ada untuk membuat siswa-siswa kita mampu menjawab soal dengan benar meskipun tidak paham maksud dari soal tersebut," jelasnya.
IGI pun memberikan pekerjaan rumah kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib para pendidik atau guru honorer.
"Pemerintah harus mengupayakan segala cara agar anggaran yang dibutuhkan untuk pengangkatan guru mengingat 52% guru kita saat ini tidak jelas statusnya, tidak jelas pengangkatannya dan juga tidak jelas pendapatannya," kata Ramli.
Di sisi lain, kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim ini juga menuai kritikan dari pengamat pendidikan Prof Edy Suandi Hamid
Melansir dari Tribunnews dalam artikel 'Respons Sejumlah Tokoh Tanggapi Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional', Edy menyayangkan keputusan keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus UN.
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini menilai, pendidikan di Indonesia akan berjalan mundur dengan keputusan Nadiem menghapus UN.
"Pendidikan kita akan berjalan mundur, kalau setiap menteri bisa buat kebijakan substantif yang merombak semua yang terdahulu," tegas mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).
"Menghapus UN? Variasi atau kesenjangan sekolah-sekolah kita sangat tinggi dan kita perlu punya standar yang diupayakan sama," ujar Edy.
Dia menjelaskan, UN dirancang agar variasi yang ada antarsekolah mendekati sama.
Karena itu, tegas dia, jika UN hilang maka potensi variasi atau kesenjangan antarsekolah akan berlanjut.
"UN itu sebagai standarnya. Tapi, jika UN hilang maka potensi variasi beda besar antarsekolah akan lanjut. Ini tentu tidak diinginkan," jelasnya.
Untuk itu pula ia mempertanyakan, apakah keputusan penghapusan UN ini sudah melalui kajian yang mendalam dan menyeluruh?
"Apakah sudah ada kajian? Jangan kebijakan sebesar ini hanya ide seorang dan diputus tanpa kajian mendalam," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah juga melakukan kajian mendalam atas pengganti UN.
Kajian itu imbuh dia, harus dipublikasi ke publik.
Dengan demikian semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru dan orang tua bisa memahami benar tujuan penggantian UN ke standar pendidikan yang baru.
"Sebelum diganti kaji dulu dan penggantinya juga harus dikaji mendalam. Jangan ide sesaat."
"Bahaya kalau ide yang tanpa kajian mendalam jadi kebijakan nasional," tegasnya.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim resmi mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan program asesmen kompetensi minimum bakal dilaksanakan dengan berbasis komputer.
Menurut Nadiem Makarim, standar nasional untuk program ini harus berbasis komputer.
Program tersebut dibuat untuk mengganti program Ujian Nasional (UN).
"Sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer, itu sudah pasti tidak mungkin kita tidak melaksanakan (tanpa berbasis komputer).
Apapun dalam standar nasional harus computer based," ujar Nadiem Makarim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Meski begitu, Nadiem Makarim mengatakan masih ada kendala karena tidak seluruh daerah dapat melakukan program dengan berbasis komputer.
Kemendikbud bakal melakukan pembenahan terhadap masalah tersebut tahun ini
"Jadi itu adalah PR kita untuk memastikan semua murid itu bisa. Karena kan sekarang ada beberapa daerak nggak bisa, jadi itu harus kita tuntaskan tahun ini," kata Nadiem Makarim.
#Menteri Nadiem Makarim Hapus UN, Reaksi Para Guru dan Siswa#
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Reaksi Ikatan Guru Indonesia Soal Mendikbud Nadiem Makarim Hapus UN, Tak Setuju Dijalankan 2021
(tribunbatam.id/alamudin/ichwan nurfadillah/*)