Baca tanpa iklan
TANJUNGPINANG,TRIBUNBATAM.id - Dinas Pendidikan Provinsi Kepri masih menunggu keputusan resmi terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) di 2020.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali mengatakan, pihaknya sedang merapatkan terkait keputusan pemerintah pusat tersebut.
Ini menurutnya penting untuk merumuskan hal-hal teknis bila Ujian Nasional ditiadakan.
"Kami masih menunggu keputusan resminya. Bagaimana teknis dan kebijakannya. Apalagi soal sudah sampai juga, mau diapakan soalnya," ujarnya, Selasa (24/3/2020).
Ia pun tidak bisa berkomentar banyak, meminta menunggu apa hasil rapat nantinya.
"Saya gak bisa komentar banyak dulu ya, menunggu hasil rapatnya saja bagaimana nanti. Soalnya ini masih wacana, belum resmi," ucapnya.
Ditanyakan, apakah ada perpanjangan belajar dirumah terkait perpanjangan tanggap darurat bencana di Kepri?
"Kami belum putuskan, nanti setelah selesai rapat baru disampaikan," ujarnya.
Disdik Anambas Belum Dapat Arahan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas belum mendapat arahan mengenai tidak adanya Ujian Nasional (UN) bagi pelajar berbagai tingkatan di Indonesia.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Asiah mengaku belum ada perubahan terhadap jadwal UN ini.
"Untuk SMA kami belum tahu apakah ditunda atau tidak. Kewenangan kami hanya SD dan SMP saja," ucapnya kepada TribunBatam.id saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Selasa (24/3/2020).
Pihaknya belum mendapat arahan langsung dari atasan terkait penundaan jadwal UN.
"Karena kan masih sebulan lagi, kalau untuk SMA sendiri itu langsung dari Provinsi, sebab ranahnya SMA kan Provinsi, wewenang kami hanya SD dan SMP saja," ucapnya.
Kelulusan Pakai Nilai Rapor
Satu lagi efek pandemi global Virus Corona (COVID-19) di Indonesia terjadi.
Hari Senin (23/3/2020) sekitar pukul 23.00 WIB, pemerintah dan DPR RI sepakat meniadakan rangkaian ujian nasional (UN) berbasis komputer (UNBK) untuk tiga level sekolah.
• Kadisdik Batam Ingatkan Guru Soal Kebijakan Siswa Belajar di Rumah, Hendri: Beri Tugas Sewajarnya
• Dibeli dari Andre Taulany Rp700 Juta, Kini Mobil Klasik Raffi Ahmad Dibeli Baim Wong Rp 1 Miliar
Mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah di tiga level sama (ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah).
Tahun ini di Indonesia ada 7.072.442 peserta UN dari total 85.959 unit sekolah penyelaggara di 531 kabuoaten kota di 34 provinsi.
Opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).
“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah,” kata Ketua Komisi X DPR Saiful Huda.
Sebagai pengganti UN, pemerintah memutuskan akumulasi nilai rapor peserta UN akan jadi rujukan kelulusan.
Sementara hasil UN SMK yang telah digelar selama empat hari, mulai Senin 16 hingga Kamis 19 Maret 2020 pekan lalu tetap akan dijadikan standar kelulusan.
UN untuk SMA dan Aliyah digelar pekan depan, Senin (30 Maret hingga 1 April 2020).
Sedangkan UN SMP/Mts dijadwalkakan pekan letiga April, 20 - 23 April 2020.
Sementara UN level SD dan ibtidaiyah 29-30 April 2020.
Keputusan meniadakan eveluasi belajar tahap akhir ini disepakati bersama dalam rapat daring (online) antara 3 pimpinan Komisi pendidikan (X) DPR-RI bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Pimpinan Komisi DPR yang ikut dalam pengambilan keputusan ini adalah Syaiful Huda (ketua komisi, PKB), dan empat wakil ketua Agustina Wilujeng Pramestuti (PDIP), Hetifah Sjaifudian (Golkar), dan Dede Yusuf Macan Effendi (Demokrat), Abdul Fikri Faqih (PKS).
Video rapat dan pengambilan keputusan itu diunggah dai akun Ketua Komisi X @syaifulhooda.
Saiful juga mengirim rilis resmi peniadaan UN itu ke meja redaksi Kompas.
“Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam rapor,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin malam (23/3/2020).
Keputusan meniadakan UN tahun 2020 ini lebih cepat 12 bulan dari jadwal semula, yang dicanangkan Nadiem, tahun 2019 lalu.
Data dari situs resmi UNBK kemendibud 2020 , Tahun ini di level SMP/MTs ada 43.834 Sekolah peserrta UN, 20.900 Sekolah Jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, 13.305 Sekolah Jenjang SMK, dengan jumlah total server 99.048 Server Sekolah (Utama).
Jumlah unit sekolah yang menggelar UNB tahun ini untuk SMP ada 33.305, MTs berjumlah 17.251, SMA tercatat 13.494, Madrasah Aliyah 8.294 unit, SMK 13.615 dengan total unit penyelanggara TOTAL 85.959.
(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Rahma Tika/Alfandi Simamora)