Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, SURABAYA - Meski kasus Covid-19 di Surabaya masih tergolong tinggi bahkan masuk zona merah corona, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengusulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya tidak diperpanjang.
Usulan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ini akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Rencananya, Risma akan mengusulkan hal tersebut saar rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (7/6/2020) malam.
Alasan Risma PSBB Surabaya tidak diperpanjang karena agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan meski ditengah pandemi corona.
"Mereka harus bisa nyari makan," ungkap Risma, Minggu (7/6/2020).
Sekedar informasi, PSBB Surabaya Raya tahap III akan segera berakhir esok hari atau Senin (8/6/2020).
1. Alasan Risma Ingin PSBB Tak Diperpanjang
Meski kasus COVID-19 di Surabaya masih cukup tinggi, namun Risma ingin PSBB Surabaya Raya tak lagi diperpanjang.
Bukan tanpa alasan, Risma ingin ekonomi masyarakat Surabaya agar tetap bergerak untuk bertahan di tengah pandemi ini.
"Mereka harus bisa nyari makan," ungkap Risma, Minggu (7/6/2020).
Seperti diketahui, semenjak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, termasuk Surabaya, sejumlah pekerja harus menelan pil pahit.
Tidak sedikit pekerja yang dirumahkan atau menjadi korban PHK di tengah pandemi padahal kebutuhan hidup harus tercukupi.
2. Akan Usulkan ke Gubernur Khofifah
Lebih lanjut, Risma akan mengusulkan penghentian PSBB Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Rencananya, Risma akan mengusulkan hal tersebut saar rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi malam ini.
"Ini teman-teman lagi membahas hal itu. Mudah-mudahan nanti bisa diterima usulan kita sama Bu Gubernur," kata Risma dilansir dari Kompas.com dalam artikel "Risma Minta Khofifah Akhiri PSBB Surabaya meski Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Ini Alasannya".
Menurut Risma, usulan ini harus diambil karena banyak masyarakat yang terlalu lama tidak bekerja akibat dari pandemi Covid-19.
Padahal, masyarakat membutuhkan penghasilan membiayai kehidupan sehari-hari.
"Kan kita tidak bisa, kalau mal terus sepi kan pegawainya bisa dipecat. Jadi ini harus kita mulai. Karena sekali lagi saya khawatir sama hotel, restoran.
Kan enggak mungkin, membayar orang tapi nganggur, sedangkan mereka tidak punya pendapatan," ujar Risma.
3. Strategi Risma
Usulan Risma atas penghentian PSBB tersebut juga diiringi strategi untuk tetap bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Menurut Rimsa, Pemkot Surabaya telah menyiapkan protokol kesehatan ketat yang harus dilakukan masyarakat jika PSBB Surabaya tidak diperpanjang.
Protokol itu meliputi proses transaksi skala kecil seperti di warung makan sampai restoran.
"Karena kita belum bebas 100 persen, jadi artinya kita harus lakukan protokol yang ketat, mulai nanti bagaimana di restoran, di warung.
Bahkan kita juga atur pembayarannya cara menggunakan uang itu, cara nerimanya bagaimana," kata Risma.
Selain itu, Risma juga meminta bantuan alat rapid test ke pemerintah pusat untuk memeriksa pegawai mal dan restoran di Surabaya.
"Ini saya sudah mohon ke Pak Menteri (Menkes Terawan Agus Putranto), nanti kalau kita ada rapid test, kita prioritaskan itu pegawai minimarket, supermarket, pegawai mall, pegawai toko," kata Risma.
"Mudah-mudahan kami punya alat rapid test-nya. Sehingga, kembali bisa normal dalam ikatan yang disebut Pak Presiden Joko Widodo new normal ," jelas Risma.
4. Jawaban Khofifah
Pemprov Jatim segera melakukan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.
Pemprov Jatim menjadwalkan menggelar rakor khus PSBB Surabaya Raya, Minggu (7/6/2020).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, saat ini untuk kawasan Surabaya Raya masih belum bisa diputuskan.
Menurut Khofifah, dirinya dan jajaran lainnya akan ada rakor khusus untuk evaluasi PSBB Surabaya Raya pada Minggu (7/6/2020).
Di rakor tersebut akan dibahas evaluasi untuk penerapan PSBB Surabaya Raya tahap tiga yang akan berakhir tanggal 8 Juni 2020 mendatang.
Setelah tiga kali masa PSBB, apakah Surabaya akan masuk dalam tahap transisi menuju new normal atau akan diperpanjang kembali menurut Khofifah besok akan diputuskan.
"Rapatnya masih besok (Minggu, 7/6/2020) untuk evaluasi PSBB Surabaya Raya, jadi besok setelah rapat saya akan menjawab," kata Khofifah.
Namun sesuai aturan dari WHO suatu daerah bisa masuk transisi new normal jika memasuki enam item.
Pedoman pertama yang dipenuhi adalah adanya bukti bahwa persebaran covid-19 dalam keadaan terkontrol.
Kemudian poin yang kedua adalah kapasitas fasilitas kesehatan saat ini masih dalam kondisi yang cukup untuk tes, isolasi di rumah sakit, tracing, dan karantina bagi pasien yang terkonfirmasi.
Kemudian juga ada poin ketiga yaitu adanya komitmen untuk melindungi populasi masyarakat yang berisiko khususunya orang lansia dan individu dengan penyakit komorbid.
Poin ke empat yaitu adanya komitmen pemda untuk melakukan resosialisasi dan reedukasi pada masyarakat untuk mengenakan masker, menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.
Dan poin ke lima dan keenam berturut turut adalah adanya komitmen untuk meminimalkan risiko penyebaran kasus baru, dan adanya partisipasi aktif komunitas dalam melawan penyebaran Covid-19.
(Yusron Naufal/Fatimatuz Zahro/Alif Nur/Surya.co.id)
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Alasan Risma Minta Khofifah Akhiri PSBB Surabaya Meski COVID-19 Masih Tinggi, Ini Strateginya