Ketua Muhammadiah Minta Pemerintah dan DPR Tanggung Jawab Jika Banyak Korban Berjatuhan di Pilkada

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI sejauh ini masih bersikukuh tetap meneruskan penyelenggaraan pemilu serentak.

Kendati sejauh ini banyak tokoh yang meminta kepada pemerintah untuk melakukan penundaan hingga tahun depan atau masa pandemi mulai berkurang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi sikap pemerintah dan DPR yang bersikukuh menggelar Pilkada di tengah makin parahnya penularan Covid-19 di tanah air.

Haedar mengakui sikap pihaknya bersama ormas lain adalah wujud tanggung jawab moral atas keselamatan bangsa.

• Mengenal Bagian Organ Ginjal Manusia, Apa Saja Fungsinya?

• Tips Untuk Orangtua Mendukung Anak Hadapi Ujian Tengah Semester di Tengah Pandemi

Dirinya mengingatkan bahwa saat ini prosentase kematian akibat Covid-19 di negeri ini termasuk tinggi, bahkan untuk tenaga kesehatan yang tertinggi, bila dibanding negara lain.

Sehingga usulan penundaan diajukan demi mencegah timbulnya korban akibat pelaksanaan Pilkada.

Dirinya berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan mau menunda gelaran Pilkada.

"Saran Muhammadiyah cukup elegan, agar pemerintah bermusyawarah secara optimal dengan DPR dan KPU demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia.

Mau menunda atau meneruskan pilkada sepenuhnya tergantung kearifan dan sikap kenegarawanan mereka," tutur Haedar.

Haedar meminta pemerintah bersama KPU dan DPR mau bertanggungjawab jika terdapat konsekuensi yang ditanggung akibat penyelenggaraan Pilkada.

"Apapun keputusannya, yang penting pemerintah, DPR, KPU, dan semua pihak terkait benar-benar seksama dan dapat bertanggungjawab sepenuhnya atas segala keadaan dan konsekuensinya di belakang hari," kata Haedar.

Menurutnya, jika berkaca pada pelaksanaan pendaftaran calon yang menyebabkan kerumunan. Menurutnya hal ini berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.

Semenjak new normal atau adaptasi baru, menurut Haedar, angka positif Covid-19 bertambah signifikan setelah new normal atau adaptasi baru diberlakukan.

Sehingga Rumah Sakit kelebihan beban dan disiplin masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik.

Haedar juga meminta pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan, demi melihat realita terkait makin tingginya penyebaran virus corona.

"Ormas percaya pada pemerintah dan menghargai kebijakan dan usaha yang telah dilakukan dalam menangani Covid-19 maupun persiapan pilkada.

Namun keadaan di lapangan juga penting menjadi pertimbangan," tutur Haedar.

"Cobalah kaji apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan pilkada yang sarat persaingan politik tinggi dan melibatkan massa yang besar, yang biasanya sulit dikendalikan. Perencanaannya biasanya baik tetapi di lapangan sering berbeda," tambah Haedar.

Sebelumnya,  DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) sepakat tetap menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara ketat.

Hal itu diputuskan berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih trekendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.