Baca tanpa iklan
Editor : Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sebagai wilayah Kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki keindahan alam seperti pasir lautnya. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik.
Demikian hal ini diungkapkan oleh Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Irwansyah, M.A, M.Sc saat meresmikan Kantor Assosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) dan PT Sarana Kepri Riau (SKR).
Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng.
"Suatu usaha memang dibangun yang dampak akhirnya pada kesejahteraan masyarakat. Suatu kekayaan alam disuatu negara itu memang bisa mendapat kesejahteraan bisa juga mendapatkan malapetaka. Karena itu kalau tidak dikelola baik akan bertengkar sehingga ribut satu sama lainnya. Kita dari TNI nggak mengharapkan itu melainkan kita menginginkan kesejahteraan masyarakat," ujar Irwansyah, Sabtu (26/9/2020).
Ia melanjutkan, dari prespektif pertahanan wilayah Kepri ini cukup strategis..
Terdiri dari laut 98 persen dan daratan 2 persen. Menurutnya potensi di Kepri mayoritasnya daru laut.
"Letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara di utara. Seperti Singapura, Thailand dan lainnya. Ini menjadi perlintasan seluruh kapal perdagangan dunia," tuturnya.
Menurutnya setiap barang ilegal yang masuk akan lewat dari teritori ini.
Karena itu masyarakat tidak dijadikan alat sebagai pendukung kegiatan ilegal.
Biasanya masyarakat yang mendukung kegiatan ilegal adalah masyarakat yang taraf hidupnya dibawah atau secara mental terpengaruh ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah.
• Kabar Baik, Lanal TBK Dapat Tambahan Kapal Pengamanan Laut, Ini Tugasnya
"Jadi itu menjadi tugas kita meningkatkan taraf hidup sehingga dari sisi pertahanan terbentuk mental ataupun moral dari masyarakat sekitar menolak kegiatan ilegal. Masyarakat harus menjadi benteng bukan pelaku. Dan ini berbahaya untuk Indonesia," katanya.
Irwansyah menyebutkan berbatasan dengan laut Natuna Utara atau 9 titik yang diklaim oleh China sebagai wilayah laut Tiongkok Selatan.
Ini juga menjadi salah satu pertahanan.
"Kita hanya bisa maksimum 200 ml dari bibir pantai melakukan eksplorasi. Sekarang kondisinya alat peralatan teknologi kita masih kurang maksimal untuk memonitor. Seharusnya kita bisa mengejar dengan alat kita. Jadi aktivitas Utara kita ini banyak kegiatan mencuri ikan dan kita selalu dapat. Kalau di laut kita susah karena tak ada pagarnya. Hanya mengandalkan GPS," katanya.
Ia mengatakan alam di laut itu cukup banyak dan harus memberikan manfaat banyak bagi masyarakat lokal.
Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa naik.
"Saya menyambut baik tekad pak Heri dan Pak Hendri. Kedepan semoga bisa dirasakan manfaatnya," katanya.
Di tempat yang sama Ketua Umum Asoisasi Pengusaha Pasir Laut Kepri, Heri Tousa mengakui APPL akan mengelola sebagai usaha pasir laut dengan bertanggungjawab untuk memaksimalkan sumber daya sehingga benar-benar akan memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi.
Oleh sebab itu pengelolaan dan pengusahaan pasir laut harus dapat memberi sumbangan kepada pendapatan negara dan daerah.
"Mampu memberi manfaat bagi masyarakat nelayan dan pesisir dan selalu menjaga lingkungan, hal ini telah ditetapkan sebagai komitmen APPL bahwa dalam setiap meter kubik yang terjual harus dan dapat memberi manfaat bagi negara, daerah, masyarakat, pengusaha dan
penduduk di sekitar lokasi penambangan," kata Heri dalam kata sambutannya.
Heri melanjutkan Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepri (APPL-Kepri) merupakan wadah persatuan pengusaha pasir laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Dan PT Sarana Kepri Raya adalah BUMD Provinsi Kepulauan Riau didirikan berkaitan dengan program pengelolaan dan pengusahaan pasir laut di Provinsi KEPRI dengan komitmen terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut harus dapat memberi manfaat.
"Terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kepada masyarakat dan daerah Provinsi KEPRI pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dalam rangka untuk mewujudkan tanggungjawab dalam menjalankan Visi dan Misi, APPL telah menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat adat, masyarakat pesisir, nelayan dan organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau, dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari PEPABRI dan PUSKOPAD KODAM I Bukit Barisan," paparnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Sarana Kepulauan Riau Hendri Harmen mengatakan PT SKR adalah anak perusahaan PT Pembangunan Kepri dan beberapa pengusaha pemilik ijin penambang pasir laut.
Dalam kegiatan usahanya bermitra dengan APPL untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat sehingga pengusahaan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau dapat memberi manfaat maksimal dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakat KEPRI khususnya dan Indonesia pada umumnya.
"Sebagai salah satu instrument pemerintah daerah dalam kegiatan usaha dan ekonomi diberi mandat untuk penjualan dan penangangkutan pasir laut sehingga pengaturan penjualan pasir laut tidak berdampak pada persaingan yg tidak sehat dan jatuhnya harga sehingga pemerintah daerah maupun
masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal sebelum moratorium expor pasir dilakukan," kata Hendri.
Diakuinya PT SKR bekerjasama dengan 6 Koperasi Sejahtera Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Puskopad untuk penyaluran dana pengembangan masyarakat dan bantuan sosial kepada organisasi pemuda dan lembaga adat melayu yang didapat dari setiap meter kubik penjualan pasir laut. PT. SKR akan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, transparansi, akuntable dan professional.
Turut hadir Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Irwansyah, MA MSc, Ketua Umum Asoisasi Pengusaha Pasir Laut Kepri, Heri Tousa, Direktur Utama PT Sarana Kepulauan Riau Hendri Harmen, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan dan Sahat Sianturi.
Anggota DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan mengucapkan selamat atas pembukaan kantor Assosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) dan PT Sarana Kepri Raya (SKR).
Diakuinya selama ini pihaknya sudah hampir menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri.
"Provinsi Kepri memiliki kekayaan alam yang luar biasa, 98 persen laut dan dianugrahi letak yang sangat strategis berada pada jalur perdagangan internasional. Kami mengharapkan APPL untuk bekerjasama dengan pemerintah Kepri untuk membangun kekayaan alam. Kami senang APPL menkalin kerjasama dengan PT BUMD. Selaku Komisi II mitra dari Dinas kelautan kami mendukung penuh meningkatkan PAD Kepri dan kesejahteraan rakyat," kata Onward.
Ia mengatakan dalam pembahasan RZWP3K banyak dinamika namun pihaknya tetap berupaya optimal. Penggalian pasir dilaut disamping zonasi yang diberikan tidak seluruhnya diberikan supaya ada ruang untuk nelayan.
"Kami juga mengatur suatu pertambangan bersyarat karena kita melihat tidak mengganggu operasional labuh jangkar melainkan bisa saling melengkapi. Ada 170 izin yang sudah diberikan belum seluruhnya bisa tertampung. Karena harus menjaga keseimbangan kepentingan nelayan, kepentingan dunia usaha yang bisa membangun roda perekonomian di Kepri," papar Onward.
Ia berharap apabila nantinya dibuka ruang pemerintah mengekspor, PT harus memiliki komitmen pengembangan masyarakat pesisir. Demi kesejahteraan masyarakat pesisir. "Kita tak ingin lagi ada perbedaan antara hinterland dan mainland," katanya. (Tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)