Baca tanpa iklan
Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dua partai politik jadi sorotan sejak DPR RI mengesahkan Omnibus Law.
Kedua partai politik itu di antaranya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
Penyebabnya, dua partai ini yang lantang menolak Undang Undang yang dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kaum buruh itu.
Meski menuai simpati di masyarakat, Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kepulauan Riau Husnizar Hood menilai, jika nilai plus dalam Pilkada Kepri dari sikap politik yang diambil masih sangat kecil.
Yang ada menurutnya adalah minus yang terjadi akibat undang-undang Cipta kerja tersebut.
"Sebetulnya dari awal Partai Demokrat sudah mempertanyakan terhadap RUU cipta ini.
Lewat berbagai kesempatan kami selalu membahas tentang apa saja dampak yang di hadapi dengan kondisi pandemi seperti ini" katanya dalam News Webilog TribunBatam.id, Rabu (14/10).
Husnizar menjelaskan, Partai Demokrat bukan tidak menyetujui undang-undang ini.
Menurutnya, dari awal pemerintah lebih mementingkan UU ini ketimbang pandemi.
Banyak hal yang dipertanyakan termasuk proses, dan beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan, termasuk pengesahannya yang tidak sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.
"Ini sudah tidak sejalan dengan tagline Demokrat yakni, Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat.
Untuk itu kita mendengar keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa UU ini tidak begitu penting, dibandingkan bagamana kita menghadapi wabah ini.
"Saya rasa hal itulah yang menyebabkan komitmen kita dari awal tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut," sebutnya.
Ketika disinggung di Partai Demokrat dari tingkat bawah hingga tingkat atas apakah sudah melakukan diskusi terkait hal ini,
Dengan suara lantang menjawab jika ia menjamin Demokrat satu suara.
Baca juga: VIDEO - Gelar Demo Tolak Omnibus Law, Pendemo Ajak Aparat Main Catur
Baca juga: Reaksi Kelompok Cipayung Plus Kepri Soal Pilkada Kepri, Soroti Tugas Bawaslu, Kurang Berkualitas
"Dari DPC hingga DPD semua tahu tentang sikap yang Demokrat ambil ini," tegasnya.
Pada moment ini partai Demokrat tidak melihat adanya musyawarah antar pantai politik seperti yang tercantum pada sila ke empat Pancasila.
Demokrat juga selalu punya komitmen yakni selalu mendengarkan masukan dari pengunjuk rasa baik dari buruh, mahasiswa dan juga masyarakat akan di tampung oleh beberapa anggota DPRD Pusat, dan daerah, sesuai dengan perintah ketua umum Demokratis Agus Harimurti Yudhoyono.
Tidak hanya kami saat demo kemaren beberapa pedagang yang secara spontan memberikan makanan gratis kepada buruh.
"Saya ingin tegaskan kita bukan mencari panggung disini, dan kita juga bukan ingin berbeda supaya dilihat orang, tetapi kami tidak terima Pemerintah lebih mementingkan UU ini ketimbang wabah yang Covid-19 yang kita hadapi ini" katanya
Ia mengatakan bahwa ini merupakan kepentingan terhadap segelintir orang, UU itu hanya bungkus yang terpenting adalah implementasikan yang harus diutamakan, banyak UU yang kita buat tapi tidak terlaksana dengan baik.
Ketika ditanya tentang bagaimana sikap Demokrat jika nantinya UU ini akhirnya direalisasikan?
Ia menjawab jika semuanya sudah disahkan maka mau tidak mau UU ini akan terlaksana namun, kita akan liat sampai sejauh mana dampak dari pada UU ini ke masyarakat.
Ketika ditanya tentang judul Webilog hari ini, Ia mengaku bawah biarkan masyarakat yang menilai tentang kebijakan partai Demokrat dan PKS, kata dia kedua partai ini memang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, masyarakat sudah sangat cerdas.
"Kebetulan PKS dan Demokrat juga mengusung salah satu pasangan calon kepala daerah di provinsi Kepri.
Untuk itu masyarakat silahkan menilai sendiri. Kami selalu punya komitmen yang kuat bahwa kami tetap menolak UU cipta kerja ini.
Harapan kami agar Presiden memahami situasi ini," ucapnya.(TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)