UPAH PEKERJA

UMK Batam 2023 Diusulkan Rp 4.500.440, Pengusaha Ngaku Akan Bayar Rp 4,3 Juta

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid meminta Gubernur Kepri berhati-hati dalam menetapkan UMK Batam 2023 untuk menghindari gelombang PHK di tengah ancaman resesi.

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pengusaha Batam berencana melakukan gugatan ke PTUN jika nantinya Gubernur Kepri menerbitkan SK UMK Batam yang masih mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022.

Bukan itu saja, Apindo melalui DPN APINDO dan beberapa asosiasi pengusaha lainnya berencana melakukan yudisial review ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022.

Ancaman gugatan itu dilayangkan menyusul keputusan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang telah mengeluarkan rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2023 sebesar Rp 4.500.440.

Pasalnya, besaran angka tersebut, saat ini sudah diserahkan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Hal ini berdasarkan surat Nomor 1260/KT.04.02/XII/2022 pada 1 Desember 2022.

Angka tersebut diambil berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permenaker 18 Tahun 2022.

Baca juga: Inflasi Kepri 2023 Diprediksi Masih Tinggi, Ini 3 Strategi BI untuk Mengendalikannya

Dalam gugatan itu, pihaknya akan meminta pengadilan TUN untuk memerintahkan Gubernur membatalkan SK UMK Batam tahun 2023 tersebut.

"Selama proses gugatan TUN nanti, kita akan imbau bagi perusahaan di Batam untuk tetap membayar sesuai dengan besaran sesuai formulasi dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Di mana kalau berdasarkan rumus dalam PP ini seharusnya UMK Batam tahun 2023 hanya sebesar Rp 4,3 juta saja," paparnya.

Rafki mewakili kaum pengusaha Batam meminta Gubernur Kepri hati-hati dalam memutuskan nilai UMK Batam tahun 2023.

Selain itu, Gubernur harus juga memperhatikan tingginya angka pengangguran di Batam dan ancaman resesi global di tahun 2023 nanti. 

"Kita imbau agar memakai aturan yang berlaku yaitu PP 36 tahun 2021. Jika UMK diputuskan relatif memberatkan dunia usaha, maka kita khawatirkan akan terjadi tsunami PHK seperti di Jawa Barat. Kita berharap tingginya angka pengangguran di Batam ini juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum memutuskan kenaikkan UMK Batam 2023," katanya.

Sementara itu, menyikapi nilai usulan UMK Batam 2023 oleh Walikota Batam, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengaku cukup kecewa.

Ia menilai pemerintah daerah dalam hal ini Wali Koa Batam dan Gubernur Kepri tidak akan berani keluar dari arahan yang diberikan pemerintah pusat melalui penerbitan Permenaker 18 Tahun 2022.

"Seperti kita duga sebelumnya UMK Batam juga akan dinaikkan dengan besaran yang sama dengan UMP Kepri yaitu sekitar 7,5 persen," ujar Rafki.

Halaman
12

Berita Terkini