TRIBUNBATAM.id, BATAM  - Badan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar berbagai kegiatan dalam lawatan ke Provinsi Kepri. Acara diawali dengan menggelar pertemuan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dan BMN Semester II TA 2023, Harris Hotel, Kota Batam, Senin (11/12) malam.

Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto mengatakan rekonsiliasi barang milik negara, termasuk laporan keuangan. Peserta diharapkan bisa menuntaskan laporan dengan kualitas menjadi relatif lebih baik.

"Terima kasih pada rekan sekaligus. Teman-teman dikumpulkan untuk menyiapkan laporan keuangan akhir tahun untuk pengadaan barang dan jasa. Kita patut bangga karena menempati rangking kedua terbaik," ujarnya.

Hal terpenting adalah output dari pekerjaan bisa selesai. Hal yang paling penting adalah bertanggungjawab secara baik apa yang dilaksanakan dalam kegiatan ini dan selesai.

"Melalui pra rekonsiliasi kita tingkatkan kualitas kerja dan akuntabilitas. harapannya kita bisa mengatasi berbagai persoalan terkait anggaran, dan laporannya. Jadikan forum ini sebagai wadah bertanya, jika ada masalah yang belum teratasi," tambahnya. Dalam lawatan ke Kepri BKKBN RI juga mengunjungi dan melihat langsung pelayanan keluarga berencana rumah sakit (PKBRS) di Rumah Sakit Awal Bros Botania. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama, DR. Ir. Listiyawardani, MSc.Dip.com melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Awal Bros Botania Kota Batam.

Ia mengatakan keberadaan pelayanan keluarga berencana di rumah sakit sangat penting. PKBRS sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun pada 2014 lalu terjadi perubahan aturan. Sehingga menyebabkan pelayanan KB di RS mengalami penurunan, Karen semu berbasis rujukan. "Rumah sakit yang dulu punya SDM dan peralatan jadi tidak termanfaatkan. Makanya kami kembali mendorong layanan ini aktif, terutama kepada kondisi pasca melahirkan," ujarnya usai meresmikan PKBRS di RS Awal Bros Botania, Kota Batam, Jumat (15/12). Ia menilai peralatan PKBRS di RS Awal Bros sudah mumpuni, dan lengkap, serta dilengkapi SDM yang berkompeten di bidangnya.

"Tentu kami berharap PKBRS ini ada di semua rumah sakit. Sehingga ibu pasca melahirkan langsung bisa mendapatkan pelayan ini," terangnya. PKBRS ini diharapkan juga dapat menjaga jarak angka kelahiran bagi ibu. Kondisi usai melahirkan sangat penting dan menjadi perhatian. "Paling penting sekali menjaga jarak kelahiran. Minimal itu tiga tahun. Sehingga ibu bisa memberikan perhatian penuh pada bayi satu per satu. Jadi perhatian dan fokus tidak terbagi," imbuhnya.  Di kegiatan selanjutnya, BKKBN Provinsi Kepri melaksanakan Workshop Peningkatan Kapasitas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bagi Petugas Lini Lapangan dan Tim Pendamping Keluarga, yang berlangsung di Hotel Aston dan Nagoya Hill Batam pada 14-16 Desember 2023

Pada acara pembukaan workshop di hotel Aston , Jumat (15/12) BKKBN Kepri juga memberikan penghargaan dalam rangka Pekan Pelayanan KB Memperingati Hari Ibu Tahun 2023 kepada Kabupaten Natuna, Karimun dan Lingga yang meraih capaian tertinggi dan kepada OPD KB Kabupaten Lingga, Karimun dan Tanjungpinang dalam capaian tercepat, serta kepada para Penyuluh KB dalam layanan tercepat dan perolehan akseptor terbanyak. Penghargaan juga diberikan kepada OPD Kabupaten/Kota atas prestasi kelompok kegiatan (poktan) Bina Keluarga Balita dengan kategori Gerakan Ayo Ikut BKB/Posyandu diraih oleh Kabupaten Bintan, Anamabas , Natuna dan Lingga dan Gerakan Pencatatan dan Pelaporan kegiatan BKB dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) diraih oleh Kabupaten Kep.anambas, Kota Batam dan Bintan.

Kepala BKKBN Provinsi Kepri, Rohina mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas capaian petugas dalam mensukseskan program pemerintah. Kepri memilik target bisa zero stunting. Sehingga dibutuhkan kerja sama dari petugas dalam menuntaskan persoalan stunting. Saat ini angka stunting di Kepri berada di angka 15 persen, diharapkan akhir tahun ini bisa turun ke angka yan lebih rendah. Sehingga tahun 2024 mendatang angka stunting bisa menyentuh satu digit angka.
"Mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih kepada petugas yang sudah menjadi lini terdepan menjadi pendamping keluarga," kata dia.

Pemberian penghargaan atas layanan terbaik keluarga berencana diberikan kepada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.
Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama, DR. Ir. Listiyawardani mengatakan ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini. Sebagian dari anak- anak masih mengalami kekurangan gizi kronis di seribu hari kehidupan pertama. Angkanya cukup tinggi, di Kepri sudah 15 persen dan turun terus. Ia mengingatkan perlu dilihat masing kabupaten terkait akar masalah stunting. Apakah sama atau berbeda. Sehingga berdampak pada penanggulangan kasus stunting. Petugas diminta fokus pengukuran berat dan panjang balita. Itu masih jadi pekerjaan rumah. Sehingga bisa dapat data ril balita yang mengalami stunting.

Kepada petugas di lapangan terus bekerja sebaik-baiknya. Apakah berat badan normal, dan meningkat. Begitu jg dengan panjangnya. Kerja bergotong royong, berkolaborasi adalah kunci menekan angka stunting. Ia juga apresiasi hasil layanan KB, posyandu, hingga rumah sakit. Selain itu, BKKBN Kepri juga mewisuda lansia tangguh. Wisuda sekolah lansia Anugrah (kelompok bina keluarga lansia) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah berjalan selama enam bulan. Sebelumnya sudah wisuda Lansia Anggur Batam, Lansia Sania di Karimun, dan sekarang Lansia Anugrah Tanjungpinang
"Sekolah lansia, harapan baru di usia senja," tutupnya.

Terakhir ditutup dengan kegiatan Peran Civitas dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Program Kampus Peduli Stunting Kepri "Kamping Kepri" di Universitas Ibnu Sina Batam. Turut hadir Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam kegiatan itu disampaikan, peran universitas sebagai pendamping keluarga juga tidak kalah penting. Melalui kegiatan pengabdian ke masyarakat, mahasiswa bisa mengetahui kondisi ril di lapangan. Sehingga bisa melahirkan inovasi yang bisa menekan stunting di masa depan.

Kepala BKKBN Provinsi Kepri, Rohina mengatakan peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi strategi nasional dalam penurunan stunting.
Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan di kelembagaan dalam menurunkan angka stunting. "Sudah ada 17 universitas yang sudah berkomitmen tinggi untuk membantu menuntaskan stunting," ujar Rohina di Kampus Ibnu Sina Batam, Sabtu (16/12).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau juga memberikan Piagam Penghargaan kepasa Satgas Stunting Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penggerak Program Kegiatan Kampus Peduli Stunting Kepulauan Riau (Kamping Kepri) Tahun 2023 dan sebagai Pelopor Program Kegiatan Generasi Emas Anti Stunting (GEmAS) Kepulauan Riau.(*)