Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Gubernur Kepri Minta Pj Walikota Tanjungpinang Tetap Jalankan Program Seragam Gratis

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta Pj Walikota Tanjungpinang untuk tetap menjalankan program seragam gratis.

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyerukan agar program seragam gratis di Kota Tanjungpinang tetap berjalan.

Ansar Ahmad bahkan telah meminta Pj Walikota Tanjungpinang, Andri Rizal untuk meneruskan tetap menjalankan program tersebut.

Penegasan Ansar Ahmad itu ia sampaikan langsung kepada Pj Walikota Tanjungpinang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya sudah temui Pak Pj Walikota, sudah disampaikan. Jangan dicoret program bantuannya. Tetap jalankan, masyarakat butuh itu,” sebutnya, Rabu (14/8).

Menurut Gubernur Kepri, pembatalan program seragam gratis tersebut tidak diketahui secara jelas oleh Pj Walikota Tanjungpinang.

“Ini masih keputusan yang diambil OPD-nya. Makanya Pak Pj bilang akan segera dievaluasi,” ujarnya.

Terhadap kondisi keuangan daerah yang defisit, menurut Ansar Ahmad bisa meniadakan kegiatan yang tidak menjadi prioritas.

“Apa itu, bisa perjalanan dinas yang diefisiensi. Kemudian, acara acara serimonial kan bisa dikurangi,” tegasnya.

Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua sebelumnya meminta keputusan pembatalan program seragam gratis dievaluasi.

Politisi Hanura itu mengatakan jika program tersebut sangat membantu masyarakat. 

Apalagi bantuan tersebut hanya dilakukan setahun sekali.

Baca juga: Gubernur Kepri Akan Panggil Pj Walikota Tanjungpinang Soal Peniadaan Seragam Gratis

“Jadi ini harus segera divaluasi, agar tidak ada keresahan pada masyarakat. Terutama ibu-ibu,”sebutnya, Selasa (13/8).

Legislator Dapil Tanjungpinang ini pun menyinggung sosok Pj Walikota Tanjungpinang, Andri Rizal yang ahli terhadap perencanaan.

“Beliau itu berpengalaman dalam perencanaan. Saya kira bisa mengatur bagaimana jalannya Pemko Tanjungpinang,” ucapnya.

Terhadap alasan defisit anggaran, menurut Rudy menjadi hal wajar bagi setiap daerah. 

Hanya bagaimana membuat kebijakan atau startegi yang tepat.

“Bukan malah membuat resah atau kesulitan bagi masyarakat. Banyak pasti hal atau program lain yang nanti dulu dilakukan. Bukan hapus program gratis itu,” sebutnya. (TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Berita Terkini