TKD 2026 Turun, Dana Transfer ke Daerah Batam Bisa Susut Rp 400 Miliar

TRIBUNBATAM.id - Dana transfer ke daerah (TKD) Batam 2026 diperkirakan turun hingga Rp 400 miliar.

Penurunan disebabkan langkah pemerintah pusat memangkas TKD dalam RAPBN 2026 sebesar 24,8 persen.

Dalam RAPBN 2026, Anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penurunan dan transfer ke daerah disebabkan pemerintah mengalihkannya ke pos belanja.

"Meskipun Anggaran TKD 2026 menurun, kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah justru jauh lebih besar. Total alokasi untuk program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat mencapai Rp1.376,9 triliun dalam RAPBN 2026. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan dukungan finansial yang substansial kepada daerah, namun melalui mekanisme yang berbeda," ujarnya.

Terendah dalam 5 tahun

• 2021 : Rp785,7 triliun
• 2022 :  Rp816,2 triliun
• 2023 : Rp881,4 triliun
• 2024: Rp863,5 triliun
• 2025 : Rp864,06 triliun
• 2026: Rp 650 triliun

Rincian komponen Anggaran TKD 2026 adalah sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
• Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
• Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
• Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp500 miliar
• Dana Desa: Rp60,6 triliun
• Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun

Bagaimana dengan TKD Batam 2026

Melihat pemangkasan alokasi TKD, praktis dana transfer ke daerah juga akan dipangkas.

Pagu anggaran TKD Batam 2025 sebesar Rp 1,622 triliun. Sementara realisasi hingga Agustus mencapai Rp 942 miliar atau 58 persen.

Belum ada rincian atau besaran berapa pemangkasan TKD Batam 2026.

Begitu juga dengan komponen apa saja yang akan dipangkas.

Hitung-hitungan kasar bila mengacu penurunan 24,8 persen, maka TKD Batam 2026 diperkirakan pada kisaran Rp 1,2 triliun.

Penurunan diperkirakan mencapai Rp 400 miliar.

Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.