Jumat, 17 April 2026

DISKOMINFO NATUNA

Libatkan BPKP, Pemkab Natuna Kawal Program Sekolah Rakyat 2026 Agar Tepat Sasaran

Pemkab Natuna mendapat pendampingan dari BPKP untuk mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Natuna.

Penulis: Birri Fikrudin | Editor: Dewi Haryati
TribunBatam.id/Istimewa
FOTO BERSAMA - Bupati Natuna Cen Sui Lan foto bersama saat menerima kunjungan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Kerjaanya, Rabu (11/2/2026). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026 sejak tahap awal.

Pengawasan dimulai melalui entry meeting sekaligus uji petik calon siswa dari keluarga rentan.

Tim BPKP turun langsung melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan, pengawasan sejak awal penting agar program tidak melenceng dari tujuan.

“Program ini harus tepat sasaran. Karena itu kita verifikasi bersama BPKP agar penerima benar-benar anak dari keluarga rentan,” tegas Cen di Kantor Bupati Natuna, Rabu (11/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Cen meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait memberi dukungan penuh, baik dari sisi administrasi maupun teknis pelaksanaan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia berharap pendampingan BPKP tidak hanya memastikan ketepatan sasaran, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri tim BPKP Kepri yang dipimpin Ketua Tim Indra bersama anggota, Inspektorat Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Sosial Puryanti, danKepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga membahas distribusi pupuk bagi petani.

Pemkab Natuna ingin memastikan penyaluran bantuan pertanian berlangsung tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Melalui pengawasan sejak tahap awal, pemerintah berharap akuntabilitas program di sektor pendidikan maupun pertanian meningkat, sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

“Dengan pendampingan ini, pelaksanaan program-program ini ditargetkan bisa berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” harap Cen. (Tribunbatam.id/birrifikrudin

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved