Ini Jawaban Pemko Batam atas Pandangan Umum Fraksi di DPRD terkait Ranperda APBD 2026

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota Batam menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026. 

Dalam rapat paripurna, Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang diwakili Plt Sekda Batam Firmansyah, membacakan jawaban atas pandangan umum dari setiap fraksi yang ada di DPRD Batam.

Fraksi Partai NasDem

Sebelumnya Fraksi Partai Nasdem menyoroti beberapa hal mulai dari pajak, infrastruktur, kesehatan, Kesehatan dan UMKM.

Dalam kesempatan itu, Firmansyah mengatakan Pemko Batam terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah berbasis digital, tanpa menambah beban masyarakat, khususnya UMKM dan sektor informal.

Pemko Batam juga melakukan optimalisasi aset daerah melalui sewa dan kerja sama dengan pihak swasta.

Pengawasan pembangunan infrastruktur agar tepat waktu dan berdampak pada daya saing daerah.

Prioritas pendidikan dan kesehatan: pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, fasilitas kesehatan, serta penurunan angka stunting.

Pemberdayaan masyarakat: pelatihan UMKM, bursa kerja, pembangunan sarana prasarana kelurahan.

Perhatian terhadap lingkungan: TPS, drainase memadai, penghijauan, serta optimalisasi incinerator dan TPS terpadu.

Fraksi Partai Gerindra

Sebelumnya, fraksi partai ini menyoroti tentang isu parkir, sampah, dan fasilitas pendidikan di Batam.

Firmansyah menjelaskan Pemko Batam sudah berupaya mengoptimalkan pendapatan parkir pinggir jalan yang dimulai sejak 1 September 2025, pengawasan juru parkir, pembinaan melalui bimtek, seragam dan atribut.

Mengenai sampah, Pemko Batam terus meningkatan armada (bin container, armroll truck, compactor truck), pembentukan UPTD persampahan, pengoperasian incinerator di tiga lokasi, serta pengawasan retribusi.

Mengenai pendidikan, Pemko Batam telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan toilet, tempat bermain, serta rehabilitasi sarana dan utilitas sekolah (SD, SMP, PAUD).

Pemerintah juga sudah menganggarkan penyediaan alat bantu melalui Dinas Sosial.

Fraksi PDI Perjuangan

Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti transparansi pembangunan, peningkatan SDM, dan banjir.

Firmansyah menjelaskan pembangunan melibatkan masyarakat sejak perencanaan dan dapat diawasi lewat SIRUP dan SPSE.

Pemerataan pembangunan di mainland dan hinterland. Peningkatan daya saing SDM: pendidikan, pelatihan, keterampilan tenaga kerja, pembinaan UMKM/IKM, serta beasiswa.

Stabilitas politik dijaga lewat sinergi Forkopimda, FKUB, dan paguyuban. Bantuan sosial/hibah diberikan selektif sesuai aturan.

Untuk Penanganan banjir, pemko terus berupaya normalisasi drainase, pembangunan drainase baru, pompa air, serta pengadaan alat berat.

Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Golkar menyoroti kesehatan, UMKM, pasar tradisional, dan teknologi informasi.

Firmansyah menjelaskan bidang kesehatan pemko akan meningkatan fasilitas, tenaga medis, pencegahan penyakit, gizi ibu hamil dan balita, program penurunan stunting.

Bidang UMKM, pemko memberi dukungan penuh terhadap pelatihan, bantuan peralatan, peningkatan daya saing produk lokal.

Selanjutnya mengenai Pasar tradisional, dimana pemko Batam sudah melakukan pembinaan agar memenuhi standar sehat dan pangan aman, sehingga mampu bersaing dengan pasar modern.

Mengenai TI dan digitalisasi, Pemko Batam sudah melakukan pembangunan jaringan intra pemerintah, aplikasi digital (Srikandi, SiRUP, SPSE), pelatihan ASN.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pemko Batam juga memberikan jawaban atas sorotan Fraksi Keadilan Sejahtera terkait kesehatan anak, kemacetan, angkutan massal, inflasi.

Firmasyah mengatakan, mengenai kasus diabetes anak dari 968 siswa diperiksa, 23 berisiko, pemerintah telah melakukan tindak lanjut dengan edukasi pola hidup sehat, monitoring berkala, penguatan UKS & Posbindu remaja.

Mengenai kemacetan, Pemko Batam melakukan upaya pelebaran jalan, penambahan traffic light, rambu, marka jalan, edukasi lalu lintas, penertiban parkir liar.

Untuk angkutan massal, Pemko Batam akan mengimplementasi Perda No. 1 Tahun 2025 tentang Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Sementara mengenai Inflasi, Pemko Batam akan terus melakukan operasi pasar, kerja sama antar daerah, pemantauan stok dan harga, program pekarangan lestari (90 kelompok wanita tani, 2.400 anggota, cabai dan sayuran), pengembangan cabai 15 ha dan sayuran 5 ha.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Firmansyah juga membacakan jawaban Wali Kota Batam mengenai pandangan dari Fraksi PKB tentang kemiskinan, pengangguran, beasiswa, dan belanja pegawai.

Di bidang ekonomi, saat ini pertumbuhan Batam di 2024 sebesar 6,69 persen (melambat), pengangguran terbuka 7,68 persen (turun dari 8,14 persen).

Untuk pengangguran, masih tinggi karena mismatch skill, solusi melalui pelatihan tenaga kerja dan bursa kerja.

Ketimpangan pendapatan (gini ratio 0,348) naik dari 0,338 (2023) karena investasi padat modal.

Mengenai belanja pegawai masih 38,90 persen akibat PPPK, akan diturunkan bertahap hingga 2027 sesuai UU.

Mengenai beasiswa, Pemko Batam komitmen memperluas sosialisasi agar transparan dan memotivasi mahasiswa.

Sementara dari pariwisata, Pemko sudah membuat kalender event tahunan, termasuk Kenduri Seni Melayu dalam agenda nasional.

Fraksi PAN–Demokrat–PPP

Firmansyah juga membacakan jawaban Wali Kota Batam atas pandangan umum Fraksi PAN, Demokrat dan PPP mengenai pendidikan, infrastruktur, perkantoran, UMKM, bantuan sosial.

Mengenai pendidikan, Pemko Batam akan melakukan pemetaan melalui fasilitasi dokumen kependudukan anak wajib belajar.

Sosialisasi kesadaran sekolah, fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus (koordinasi dengan Pemprov), meningkatkan tunjangan tambahan kepala sekolah, dan Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, dan rehabilitasi sekolah.

Mengenai Infrastruktur, lemko Batam telah meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan, revitalisasi kantor kecamatan dan kelurahan, pembangunan kantor pemerintahan bersama 2 di Batam Centre.

Begitu juga dengan taman kota dan penerangan jalan alokasi rutin untuk keamanan dan keindahan.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan subsidi bunga pinjaman 0 persen (syarat penyaluran oleh bank) Bansos & insentif RT/RW: dilakukan selektif sesuai mekanisme.

Fraksi Hanura–PSI–PKN

Firmansyah juga menjawab pandangan umum fraksi Hanura, PSI dan PKN tentang buruh bangunan, pendidikan, kesehatan.

Dimana pemerintah memberikan perlindungan sosial buruh bangunan menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu mengenai pendidikan dan kesehatan, Pemko Batam apresiasi terhadap konsistensi alokasi sesuai ketentuan perundangan. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)