Dana Transfer Daerah 2026 Turun, Mendagri Minta Kepala Daerah Lebih Kreatif Gali PAD

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun pada tahun 2026, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. 

Menyikapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam rapat koordinasi pemerintahan se-wilayah Sumatera di Hotel Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Minggu (21/9/2025), Tito mengatakan, Kemendagri telah menyampaikan masukan kepada Kementerian Keuangan terkait pengurangan dana transfer. 

Hasilnya, pemerintah pusat menambah kembali alokasi sebesar Rp43 triliun, guna menjaga belanja wajib dan pelayanan dasar di daerah.

“Minimal kebutuhan utama daerah, mulai dari belanja pemerintah, pendidikan, hingga kesehatan, tidak boleh terganggu,” ujar Tito.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menegaskan pengurangan dana transfer tidak akan mengganggu pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, maupun biaya operasional pemerintahan. 

Begitu juga dengan pemeliharaan aset daerah yang harus tetap berjalan, agar tidak menimbulkan kerusakan.

Benny menambahkan, Mendagri menginstruksikan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pos belanja yang tidak prioritas, seperti rapat-rapat atau kegiatan seremonial, dan mengalihkannya untuk kebutuhan masyarakat.

Selain efisiensi, daerah juga diminta meningkatkan PAD melalui berbagai cara tanpa membebani masyarakat, seperti mengoptimalkan kinerja BUMD,

Selain itu menghidupkan UMKM, dan memberikan kemudahan investasi bagi sektor swasta.

“Kepala daerah juga perlu menangkap peluang dari 21 program prioritas Presiden, yang telah disiapkan anggaran Rp1.367 triliun. Dari situ banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan daerah,” kata Benny.

Dengan keterbatasan transfer pusat, pemerintah berharap daerah semakin inovatif, efisien, dan berdaya dalam mengelola keuangan demi memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal.(Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)