Kata Pejabat Polda Kepri Soal Informasi Mentan Amran Sulaiman Batam Masuk Beras Impor Ilegal

Ringkasan Berita:

• Heboh Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait dugaan beras impor ilegal.
• Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menyampaikan informasi itu saat menyampaikan temuan 250 ton beras impor ilegal asal Thailand di Sabang, Aceh.
• Pejabat Polda Kepri merespons informasi Mentan RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Nama Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan setelah Menteri Pertanian (Mentan RI), Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dugaan impor beras ilegal yang masuk melalui Batam.

Ketika itu, Amran Sulaiman sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengungkap itu menyusul adanya temuan 250 ton beras ilegal di Sabang, Provinsi Aceh.

Hal ini lantas menimbulkan sorotan serius atas modus penyelundupan pangan yang memanfaatkan wilayah perdagangan bebas dan zona perdagangan khusus.

Sebagai informasi, baik Sabang dan Batam sama-sama berstatus kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

Amran menyebut bahwa kasus Batam muncul sebagai laporan pendahuluan saat aparat masih menangani sejumlah temuan di Sabang. 

“Bahkan, sesuai yang kami dapatkan laporan bahwa di Batam ada yang masuk. Tapi ini masih verifikasi,” kata Amran. 

Menteri Pertanian Republik Indonesia itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H untuk memastikan penanganan laporan mengenai aliran beras ilegal yang diduga masuk melalui Batam.

Kata Polda Kepri Soal Dugaan Beras Ilegal di Batam

Merespons informasi itu, Kapoda Kepri melalui Direktur Krimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester M.M. Simamora, S.I.K., M.H mengatakan tengah menindaklanjuti informasi tersebut. 

"Saat ini kami sedang mengeceknya. Rencana secepatnya akan dilaksanakan rapat koordinasi," ujar Kombes Silvester yang juga ketua Satgas Pangan Polda Kepri saat dihubungi, Senin (24/11/2025). 

Silvester enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan Batam menjadi sala satu pintu masuk beras ilegal menyusul adanya temuan di Sabang, Aceh. 

"Kami sedang mengecek stabilitas harga," tambahnya. 

Belum lama ini, Satgas Pangan Provinsi Kepri, Polda Kepri, Bapanas RI, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Batam gencar turun melakukan sidak di sejumlah pasar di Batam. 

Catatan TribunBatam.id, tim Satgas Pangan ini turun melalukam sidak di pasar Tos 3000 Batam, Kamis (23/10). 

Kemudian sidak sidak lanjutan dilakukan di Pasar Summerland, Batu Besar, Nongsa, Sabtu (25/10) sore. 

Dua pekan kemudian dilakukan sidak di pasar Tos 3000 dan SP Plaza serta Indogrosir Batam Indo, Kamis (13/11). Razia ini berfokus pada pengawasan beras. 

Pada sidak itu, Dirkrimsus mengatakan sidak dilakukan secara berkala untuk memastikan penjualan beras di Kepri tetap sesuai HET.

Sidak terus digencarkan menjelang periode konsumsi tinggi pada akhir tahun, Satgas Pangan mulai memperketat pengawasan. Silvester menyebut langkah preventif seperti operasi pasar akan terus dijalankan demi menjaga stabilitas.

Sidak ini dilakukan menyusul temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sebelumnya mendapati harga beras di empat wilayah Kepri.

Sejumlah wilayah itu di antaranya Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang melampaui HET.

Kenaikan itu dipicu biaya distribusi dari daerah pemasok. (TribunBatam.id/Bereslumbantobing)