Ancaman Limbah Perairan Masih Menghantui saat Melaut, Nelayan Kepri Curhat ke Kapolda

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Persoalan pencemaran laut masih menjadi sorotan dalam audiensi rombongan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kepri dengan Kapolda Kepri di Mapolda, Senin (6/4/2026). 

Dalam pertemuan itu, nelayan menyuarakan kekhawatiran serius terhadap ancaman limbah perairan yang makin berdampak pada hasil tangkapan.

Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Kepri itu dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin. Rombongan pengurus HMNI Kepri menyoroti persoalan pencemaran laut. 

Ketua HMNI Kepri, Ravi Azhar mengatakan pertemuan pihaknya dengan Kapolda ingin membangun silaturahmi dan meningkatkan kordinasi merespon banyaknya persoalan yang dihadapi nelayan. 

“Bertepatan dengan peringatan hari nelayan , kami melakukan beberapa kegiatan dan membangun komunikasi dengan penegak hukum untuk meningkatkan kordinasi ke depannya," ujar Ravi, Selasa (7/4/2026). 

Persoalan nelayan saat ini, kata dia bukan hanya berhadapan dengan cuaca dan ombak, tapi juga kondisi laut yang semakin tercemar.

Ini sangat berdampak pada penghasilan nelayan saat ini. 

Menanggapi itu, Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus kelestarian perairan.

Menurutnya, wilayah Kepri yang berada di jalur strategis Internasional sangat rentan.

Tidak hanya terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, tetapi juga potensi pelanggaran lingkungan, termasuk pembuangan limbah ilegal di laut.

“Peran nelayan sangat penting, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi mata dan telinga dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut, termasuk dugaan pencemaran,” tegasnya.

Saat ini, Polda Kepri memperkuat pengawasan perairan melalui rencana Apel Kamtibmas Perairan yang melibatkan nelayan serta instansi terkait.

Evaluasi penambahan armada pengamanan, khususnya di wilayah rawan seperti Anambas, juga menjadi perhatian.

Selain limbah, Polda Kepri juga menyoroti potensi penyalahgunaan jalur laut untuk tindak pidana seperti narkotika dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Namun, nelayan menilai persoalan lingkungan perlu mendapat porsi perhatian yang sama karena berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari.

Di sisi lain, isu distribusi BBM subsidi dan kenaikan harga bahan bakar juga dinilai memperberat beban nelayan, terutama di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Kepulauan Anambas. (TribunBatam.id/Bereslumbantobing)