Firmansyah Tekankan Sinergi Antar Lembaga untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sinergi antar instansi guna mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Kegiatan ini bagian dari memperkuat penerimaan pajak daerah, khususnya melalui implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pemerintah Kota Batam, kata dia, terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sinergi antar instansi guna mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik bertema “Sinergi Pemungutan Opsen Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah” di Harris Hotel Batam Center, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam itu menjadi wadah konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam melalui Samsat Batam serta Bapenda Kota Batam.

Kegiatan ini bagian dari memperkuat penerimaan pajak daerah, khususnya melalui implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Firmansyah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, modern, dan berkelanjutan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pajak bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi juga bentuk gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Batam,” kata Firmansyah.

Firmansyah menilai, peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan seiring dengan transformasi tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan berbasis digital. 

Pemerintah Kota Batam, kata dia, terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan dan pelayanan yang baik, maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, pelayanan publik harus terus diperkuat,” katanya.

Baca juga: Realisasi Belanja APBD Kota Batam 2026 Rp 788 Miliar, 54 Persen untuk Belanja Pegawai

Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi serta transformasi kebijakan terkait mekanisme opsen pajak yang kini menggunakan sistem split payment atau pemisahan pembayaran otomatis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sistem tersebut dinilai mampu mempercepat aliran kas daerah sekaligus meningkatkan kepastian penerimaan secara real time.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan perpajakan melalui pengembangan kanal pembayaran multiplatform, seperti dompet digital (e-wallet) dan mobile banking, guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Transparansi informasi melalui dashboard pemantauan pendapatan secara real time turut menjadi fokus dalam penguatan tata kelola pendapatan daerah.