BUS TRANS BATAM
Dirjen Perhubungan Darat Puji Batam Terapkan Sistem BTS pada Layanan Trans Batam
Pemko Batam dapat apresiasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan terkait layanan Bus Trans Batam pakai sistem BTS
Penulis: Pertanian Sitanggang | Editor: Dewi Haryati
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, atas langkah strategisnya dalam membangun sistem transportasi umum modern melalui layanan Bus Trans Batam.
Apresiasi tersebut disampaikan Aan saat menghadiri peluncuran 19 unit tambahan Bus Trans Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa (26/5/2026).
Menurut Aan, Batam dinilai selangkah lebih maju dibanding sejumlah daerah lain.
Hal ini karena Batam telah menerapkan sistem Buy The Service (BTS), yakni pola pengelolaan transportasi umum dengan melibatkan pihak swasta sebagai operator armada.
Dalam sistem tersebut, pengadaan armada, operasional hingga biaya perawatan bus ditanggung perusahaan operator.
Sementara pemerintah hanya membeli layanan berdasarkan jumlah kilometer operasional bus.
“Dengan sistem ini tidak ada lagi alasan bus rusak atau tidak layak jalan. Karena perawatan dilakukan langsung oleh pihak operator secara mandiri,” kata Aan.
Ia melanjutkan, pola BTS membuat kualitas pelayanan lebih terjamin dibanding pengelolaan armada yang sepenuhnya dilakukan pemerintah.
“Kalau pemerintah biasanya harus menunggu anggaran dulu untuk melakukan perawatan. Dengan operator swasta, pemeliharaan bisa dilakukan kapan saja,” katanya.
Aan menilai langkah yang dilakukan Batam saat ini merupakan investasi jangka panjang untuk mengantisipasi persoalan kemacetan di masa depan.
Menurutnya, keberhasilan sistem transportasi massal tidak bisa dilihat dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses hingga puluhan tahun.
“Perubahan perilaku masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum itu tidak mudah. Jakarta dengan TransJakarta, MRT dan LRT saja membutuhkan waktu hampir 20 tahun dan sampai sekarang masih terus berproses,” ujarnya.
Aan mengingatkan, jika transportasi publik tidak disiapkan sejak dini, Batam berpotensi mengalami persoalan serupa seperti kota-kota besar lainnya, termasuk Bali yang kini mulai menghadapi kepadatan lalu lintas tinggi.
“Batam sekarang masih nyaman. Tapi kalau tidak disiapkan dari sekarang, nanti akan terjadi kemacetan seperti kota besar lain,” katanya.
Aan juga menyoroti posisi Batam sebagai kota tujuan wisata dan perdagangan yang ramai dikunjungi wisatawan, termasuk dari Singapura setiap akhir pekan.
Menurutnya, wisatawan asing yang terbiasa menggunakan transportasi umum akan kesulitan jika sistem angkutan massal di Batam tidak dibangun dengan baik.
“Kalau transportasi umum tidak tersedia, orang akan kesulitan. Harus sewa mobil atau naik ojek, tentu lebih mahal dan tidak efisien,” ujarnya.
Selain itu, Aan turut mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS di layanan Trans Batam. Menurutnya, digitalisasi pembayaran menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
“Dengan QRIS masyarakat jadi lebih mudah. Tinggal tap atau scan lalu naik bus. Ini kemajuan yang luar biasa,” katanya.
Aan juga memuji kebijakan subsidi tarif bagi pelajar yang hanya dikenakan biaya Rp2.500 per perjalanan.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelajar agar terbiasa menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Saat ini layanan Trans Batam dikelola oleh tiga perusahaan operator hasil tender tahun 2024 lalu.
Untuk koridor Tanjung Uncang–Batam Center, Sekupang–Jodoh, Sekupang–Batam Center dan Sagulung–Sekupang dikelola oleh PT Bagong Dekaka Makmur.
Sementara PT Sindo Global Mandiri melayani koridor Tanjung Piayu–Batam Center serta Batam Center–Jodoh–Bengkong.
Adapun PT Korona Trans Punggur mengoperasikan rute Nongsa–Batam Center dan Punggur–Jodoh.
Kepala UPT Trans Batam, Cipto, mengatakan pemerintah membayar jasa operator sebesar Rp13 ribu per kilometer sesuai operasional armada.
“Jadi pemerintah hanya membeli jasa layanan per kilometer. Sedangkan armada dan operasional seluruhnya ditanggung operator,” ujarnya.
Sementara pendapatan dari tiket penumpang langsung masuk ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Perhubungan Batam. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang).
| Pemko Batam Tambah 19 Armada Baru Trans Batam, Targetkan Waktu Tunggu Lebih Singkat |
|
|---|
| Pemko Batam Tambah 19 Bus Trans Batam, Tingkatkan Kenyamanan dan Perluas Layanan |
|
|---|
| Dishub Batam Berencana Perluas Rute Bus Trans Batam lewati Bengkong Tahun Depan |
|
|---|
| Warga Bengkong Batam Keluhkan Minim Angkutan Umum, Trans Batam Rencanakan Rute Baru |
|
|---|
| Dishub Tambah 13 Bus Trans Batam, Punya Fitur Canggih, Tingkatkan Layanan Transportasi Umum |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Ditjen-Hutda-Kemenhub-Aan.jpg)