Wagub Kepri Lantik Pengurus Dewan K3 Provinsi Kepri, Dorong Budaya Keselamatan Kerja

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3) Provinsi Kepri di Aula Kantor Tribun Batam, Selasa (9/6) pagi.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan serta penyematan pin K3 kepada para pengurus yang akan mengemban amanah dalam memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau.Prosesi pelantika itu berlangsung khidmat. 

Dalam sambutannya, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Ia menaruh harapan besar agar DK3 Kepri mampu menjalankan tugas strategis dalam meningkatkan keselamatan kerja di berbagai sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

"Selamat mengemban amanah. Saya berharap Dewan K3 dapat menjalankan tugas mulia ini dengan baik. Keselamatan kerja bukan hanya urusan perusahaan, tetapi juga harapan setiap keluarga yang menunggu anggota keluarganya pulang dengan selamat setelah bekerja," ujar Nyanyang.

Menurut Wagub Kepri, meski menghadapi keterbatasan anggaran, pengurus DK3 harus tetap membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan implementasi K3 berjalan optimal.

Wagub menegaskan Kepri memiliki karakteristik wilayah industri dan maritim yang sangat dinamis.

Posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional serta didominasi sektor manufaktur, galangan kapal, migas, dan industri offshore membuat penerapan keselamatan kerja menjadi kebutuhan mendesak.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 165 galangan kapal (shipyard) di Batam serta puluhan perusahaan offshore yang beroperasi di Kepri. Kondisi tersebut memiliki potensi risiko kecelakaan kerja yang tinggi apabila tidak dikelola dengan sistem perlindungan dan pengawasan yang ketat.

"Salah satu sektor berisiko tinggi adalah galangan kapal. Karena itu, penerapan K3 harus menjadi prioritas bersama."

"Penguatan sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan harus terus dilakukan agar potensi kecelakaan dapat dicegah sejak dini," katanya.

Nyanyang menambahkan, pengukuhan DK3 Provinsi Kepri bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk respons strategis pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keselamatan kerja yang semakin kompleks.

Pelantikan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dalam kesempatan itu, Nyanyang menjelaskan bahwa Dewan K3 merupakan lembaga tripartit nonstruktural yang menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Menurutnya, terdapat tiga peran utama DK3, yakni memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan program K3, menjadi katalisator pemetaan serta mitigasi risiko kerja, serta meningkatkan sosialisasi dan pembudayaan K3 di lingkungan perusahaan maupun masyarakat.