Cegah Penyalahgunaan APBDes, Inspektorat Lingga Buka Dialog Interaktif Anti Korupsi dengan Kades

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Inspektorat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, mengingatkan para Kepala desa (Kades), agar tidak salah dalam mengelola APBDes.

Pesan tegas itu mereka sampaikan lewat dialog interaktif anti korupsi, yang digelar pihaknya di Pantai Tiga Berlian, Teluk Rhu, Dabo, Kamis (13/11/2025).

Sejumlah Kades maupun Kades di wilayah Pulau Singkep, Selayar, dan Kepulauan Posek, langsung berdialog dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, terhadap sejumlah pengelolaan anggaran desa yang belum mereka pahami.

Inspektur Kabupaten Lingga, M. Jais, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat bagi Pemdes, untuk hati-hati dalam mengelola keuangan desa.

Hal ini, lanjutnya beranjak dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur aturan yang berlaku.

Pihaknya dalam hal ini, masih melakukan pembinaan, selama tidak ada anggaran kegiatan desa yang fiktif.

"Tapi seandainya kita temukan hal-hal yang fiktif, tentunya kita Inspektorat  bersama APIP daerah akan melakukan pengawasan terkait penggunaannya," ungkap Jais kepada wartawan.

Dalam bentuk pengawasan, masih menurut Jais, tim Inspektorat akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap pembangunan desa dalam waktu dekat.

"Karena, khawatirnya kita sampai tahun anggaran banyak segala kegiatan yang tidak dilaksanakan, bahkan anggaran sudah dicairkan tapi kegiatannya itu tidak ada, dalam artian fiktif, itu yang nantinya kita monitoring," terang Jais.

Jais menekankan kepada para Kades, untuk bisa mentaati ketentuan dalam pengelolaan anggaran desa, agar tidak terjadinya penyimpangan.

"Kalau rawan yang hari ini mungkin daerah-daerah Kepulauan, karena pemasukan barang material ini yang sering bermasalah, karena letak geografisnya," ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan empat audit ke empat desa di Kabupaten Lingga.

"Ada beberapa desa yang temuan, tapi kita sudah minta kepada desa segera melakukan pengembalian," tambahnya.

Melalui kegiatan dialog interaktif ini, pihaknya ingin menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau APIP, tetapi tanggung jawab semua.

"Pencegahan dimulai dari perubahan sikap, penguatan nilai-nilai integritas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kasi Intelijen Kejari Lingga, Adimas Haryosetyo, juga menekankan pentingnya para Kades untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa.

“Kami mengimbau kepala desa agar mencegah adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa, karena nantinya juga akan ada Koperasi Merah Putih,” sebutnya.

Adimas menilai, kegiatan ini bagian dari upaya preventif aparat penegak hukum untuk mencegah munculnya permasalahan hukum di desa.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman perangkat desa terhadap aturan dan tata kelola keuangan yang benar.

Dirinya juga menekankan pentingnya komunikasi dan berbagi pengetahuan antara aparat penegak hukum dengan perangkat desa. (TribunBatam.id/Febriyuanda)