DPRD Natuna Soroti Ketergantungan Daerah pada Dana Pusat, Desak Pemda Perkuat PAD

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Hal itu disampaikan dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2025, yang digelar dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Natuna, Jumat (8/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Natuna Rusdi dan dihadiri Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, Sekretaris Daerah, Boy Wijanarko Varianto, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyampaiannya, Rusdi menjelaskan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan pendalaman Panitia Khusus (Pansus) DPRD, terhadap substansi LKPJ Bupati Tahun 2025 yang sebelumnya telah disampaikan pada rapat paripurna Maret lalu.

“Setelah melalui hasil pembahasan dan pendalaman Panitia Khusus DPRD terhadap substansi LKPJ Bupati Tahun 2025, pembahasan sudah selesai dilakukan pansus,” ujarnya.

Menurut DPRD Natuna, rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, mulai dari aspek perencanaan pembangunan, penganggaran hingga penyusunan kebijakan daerah.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan yakni masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD menilai, kondisi tersebut membuat Natuna masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.

“Untuk itu pemerintah daerah didorong agar meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penguatan sektor unggulan, serta peningkatan pengelolaan potensi ekonomi lokal,” papar Rusdi.

Selain persoalan PAD, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar program pembangunan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Dalam rekomendasi tersebut, DPRD turut memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor penting lainnya.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan sektor perikanan, pariwisata, UMKM dan ketenagakerjaan.

DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi, serta evaluasi kinerja OPD secara objektif dan akuntabel.

“Kami mendorong peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja OPD secara objektif dan akuntabel agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Natuna,” jelas Rusdi.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD, kepada Bupati Natuna sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)