NTB Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 2,9 Triliun, Lombok Utara Terkecil

TRIBUNBATAM.id - Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Barat menjerit. Dana bagi hasil 2026 dipangkas hingga Rp 2,9 Triliun atau 80 persen dari tahun 2025.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan drastis dari Rp 801 miliar menjadi Rp 408 miliar.

Kabupaten Lombok Utara mendapat DBH terkecil.

Dari pagu DBH 2025 sebesar Rp 101 miliar, pemerintah pusat memangkas menjadi Rp 10 miliar.

Inilah DBH 2026 kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat

DBH merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. 

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Jenis-jenis DBH meliputi

DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau.
DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.