DBH Bintan 2025 Turun Rp 10 miliar, Sumbangan ke APBD Hanya 5 Persen

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Bintan Provinsi Kepulauan Riaupada 2025 mencapai Rp 61,07 miliar, menurun Rp 10 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 71,00 miliar.

Penurunan ini menandakan berkurangnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Bintan 2025 dari DBH PPh Pasal 21 yakni mencapai Rp 29,40 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Bintan?

Untuk Bintan, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Gas Bumi 30 persen
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Minyak Bumi 15 %
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Bintan 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Bintan 2025 mencapai Rp 1.208,51 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 5 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Bintan  2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 497,86 miliar atau 41 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 345,86 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Bintan 2025