DBH Provinsi Gorontalo 2025 Naik Rp 12 miliar, Tapi Sumbangannya ke APBD Hanya 2 Persen

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Gorontalo pada 2025 mencapai Rp 33,74 miliar, meningkat Rp 12 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 21,04 miliar.

Peningkatan ini menandakan bertambahnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Provinsi Gorontalo 2025 dari DBH PPh Pasal 21 yakni mencapai Rp 14,51 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Provinsi Gorontalo?

Untuk Provinsi Gorontalo, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Provinsi Gorontalo 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Gorontalo 2025 mencapai Rp 1.690,67 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Provinsi Gorontalo 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 1.024,18 miliar atau 61 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 467,54 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Provinsi Gorontalo 2025