DBH Provinsi Maluku 2025 Naik Rp 1 miliar, Tapi Sumbangannya ke APBD Hanya 3 Persen

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Maluku pada 2025 mencapai Rp 61,21 miliar, meningkat Rp 1 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 60,61 miliar.

Peningkatan ini menandakan bertambahnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Provinsi Maluku 2025 dari DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi yakni mencapai Rp 34,35 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Provinsi Maluku?

Untuk Provinsi Maluku, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Minyak Bumi 15 persen

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Provinsi Maluku 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku 2025 mencapai Rp 2.361,79  miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 3 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Provinsi Maluku 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 1.576,60 miliar atau 67 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 557,44 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Provinsi Maluku 2025