DBH Kayong Utara 2025 Turun Rp 3 miliar, Sumbang 5 Persen ke APBD

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada 2025 mencapai Rp 33,17 miliar, menurun Rp 3 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 36,21 miliar.

Penurunan ini menandakan berkurangnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Kayong Utara 2025 dari DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota yakni mencapai Rp 12,02 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Kayong Utara?

Untuk Kayong Utara, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Kayong Utara 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Kayong Utara 2025 mencapai Rp 668,77 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 5 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Kayong Utara 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 487,87 miliar atau 73 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 53,80 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Kayong Utara 2025