DBH Pangandaran 2025 Naik Rp 5 miliar, Sumbang 6 Persen ke APBD

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Pangandaran Provinsi Jawa Barat pada 2025 mencapai Rp 64,88 miliar, meningkat Rp 5 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 59,61 miliar.

Peningkatan ini menandakan bertambahnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Pangandaran 2025 dari DBH PPh Pasal 21 yakni mencapai Rp 31,85 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Pangandaran?

Untuk Pangandaran, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Gas Bumi 30 persen
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Minyak Bumi 15 %
• DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap
• DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Pangandaran 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Pangandaran 2025 mencapai Rp 991,58 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 6 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Pangandaran 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 563,81 miliar atau 57 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 192,58 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Pangandaran 2025