APBD 2026 Batam Vs Palembang, PAD Beda Tipis Postur Belanja Setara

TRIBUNBATAM.id - Sama-sama memiliki APBD terbesar di provinsi masing-masing, ini perbandingan APBD Batam 2026 dengan Palembang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026), APBD 2026 Batam terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan APBD 2026 Kota Palembang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.

Proyeksi pendapatan APBD Batam 2026 sebesar Rp 4.184,42 miliar, sedangkan Palembang Rp 4.670,61 miliar. Kedua kota ini memiliki besaran anggaran hampir sama.

Perbandingan kedua daerah ini tidak hanya soal siapa memiliki anggaran lebih besar, melainkan seberapa mandiri masing-masing daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai kota industri dan perdagangan, Batam memiliki karakter fiskal yang berbeda dengan Palembang yang berperan sebagai pusat ekonomi Sumatera Selatan. 

Perbedaan struktur ekonomi ini tercermin dalam komposisi APBD, terutama pada porsi PAD dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Sisi Pendapatan

Proyeksi pendapatan APBD Batam 2026 sebesar Rp 4.184,42 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penopang terbesar yakni Rp 2.581,77 miliar atau 62 persen dari total pendapatan.

Sedangkan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1.292,50 miliar atau setara 31 persen.

Kondisi ini menunjukkan porsi PAD Batam relatif dominan dalam struktur pendapatan daerah.

Sementara APBD 2026 Palembang memiliki struktur sedikit berbeda.

Dari total proyeksi pendapatan APBD 2026 Palembang, PAD menyumbang Rp 2.351,93 atau setara 50 persen dari total pendapatan.

Sedangkan dana transfer pusat sebesar Rp 1.998,04 miliar atau setara 43 persen.

Dengan komposisi tersebut, PAD Batam lebih besar ketimbang Palembang. Secara total APBD Batam 2026 kalah besar dari Palembang.

Meski demikian, Palembang juga berhasil mengurangi ketergantungan dengan dana transfer pusat yakni PAD lebih besar dari TKDD.

Kemandirian fiskal adalah suatu upaya dari pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam. 

Sisi Belanja

Selain dari sisi pendapatan, perbedaan karakter fiskal Batam dan Palembang juga terlihat dari struktur belanja daerah.

Dari sisi belanja, Batam didominasi oleh belanja pegawai yakni Rp 1.852,13 miliar atau 43 persen dari total belanja daerah Rp 4.299,92 miliar.

Belanja barang dan jasa lebih kecil yakni Rp 1.341,99 miliar atau sekitar 31 persen dan belanja modal 20 persen dari total belanja daerah.

Sedangkan Palembang, proyeksi belanja pegawai Rp2.211,53 atau setara 47 persen 

Belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.439,93 miliar atau 31 persen. Angka ini lebih dibawah belanja pegawai.

Untuk belanja modal Rp 974,18 miliar atau setara 21 persen.

Dari komposisi tersebut, postur belanja Batam dengan Palembang ada kemiripan yakni paling besar untu belanja pegawai.

Perbandingan APBD 2026 Batam vs Palembang